GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

Menyoal Tamparan Sang Wamen

Sabtu, 07 April 2012 - 23:56:56 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Daerah Semarang Jateng | Dibaca: 1759x

Oleh : Sugiyatno (Gema Pembebasan Jawa Tengah)

Beberapa pekan terakhir media massa dihebohkan dengan peristiwa sidak yang dilakukan oleh wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana beserta rombongan dari BNN ke lembaga pemasyarakatan (LP) Pekanbaru. Pasalnya sidak tersebut dilakukan terkait dengan maraknya kasus penyelundupan dan transaksi narkoba yang dikendalikan dari dalam LP di beberapa daerah. Sayangnya langkah yang dilakukan Tim wamen tersebut sedikit terkendala dengan adanya peristiwa keterlambatan sipir LP untuk membukakan pintu saat rombongan sidak datang di LP tersebut. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi bahan pembicaraan dan muncul opini ngambang di masyarakat. Pihak penjaga ada yang mengaku terkena pukulan dan tendangan dari rombongan wamen gara-gara kesal pintu tak kunjung dibuka. Terkait dengan hal ini, pihak wamen sendiri mengaku tidak ada pemukulan saat sidak tersebut dilakukan. Entah pihak mana yang benar, tentu hal ini perlu diselesaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan polemik tidak baik di masyarakat. Apalagi posisi wamen saat ini krusial terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di negeri ini. Adanya berita miring bisa jadi akan berdampak buruk terhadap kinerja para petugas yang berwenang. Sorotan media bak bola liar tanpa penyelidikan secara obyektif berpotensi menguntungkan pihak tertentu yang dapat memanfaatkan situasi seperti ini untuk kepentingannya.  Dari peristiwa tersebut kiranya perlu kita kupas agar bisa diambil hikmah yang diharapkan bermanfaat untuk ke depan. Beberapa hal diantaranya: 

1. Upaya sidak wamen dan rombongan. Apresiasi tentu perlu kita berikan terhadap para petugas yang konsekuen dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sidak yang dilakukan wamen tersebut bisa jadi merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengelola tugas yang berada dibawah kendalinya. Tentu sudah selayaknya hal ini dilakukan oleh siapapun para pejabat sesuai dengan wewenangnya. Setiap upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas perlu dikontrol dalam ranah yang sewajarnya tanpa harus merugikan pihak manapun. Kita berharap semoga peristiwa pemukulan yang dinilai merugikan para penjaga di LP Pekanbaru tersebut benar tidak terjadi. Sikap kehati-hatian para penjaga LP kiranya juga perlu diapresiasi. 

2. Pemberitaan media tak perlu berlebihan. Media massa yang obyektif jujur dengan analisis akurat dan mendetail saat ini menjadi harapan masyarakat. Posisi media yang membawa setiap opini sangat dinantikan masyarakat guna melihat lebih jauh terkait peristiwa yang terjadi. Dalam kasus sidak wamen, kiranya media tak perlu memberitakan hal-hal yang bisa mengalihkan isu utama. Masyarakat perlu mengetahui kronologi kejadian dan kiranya juga perlu memahami latar belakang peristiwa tersebut terjadi. Opini miring yang bergulir seperti bola liar sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak senang dengan upaya-upaya penindakan kejahatan. 

3. Masyarakat cerdas dalam menkonsumsi berita. Opini yang berkembang di masyarakat mengambil peran penting dalam mempengaruhi cara berpikir khalayak terkait dengan peritiwa tertentu. Masyarakat perlu memahami latar belakang wamenkumham beserta rombongan melakukan sidak. Bahwa terkait kasus narkoba di negeri ini luar biasa pesat arus peredaran yang dilakukan oleh para pelaku. Narkoba tidak hanya beredar di luar penjara. Bahkan, kasus peredaran barang haram ini berdasarkan temuan banyak dikendalikan dari dalam jeruji penjara. Oleh karenanya, wajar ketika wamen dan rombongan melakukan sidak di LP sebagaimana yang terjadi di LP Pekanbaru. 

4. Peredaran narkoba di dalam penjara. Fakta bahwa peredaran barang haram narboka di dalam lapas bukanlah hal baru diberitakan di media. Suatu hal yang mestinya menjadi perhatian bagi para petugas terkait. Petugas dan birokrasi yang bersih dari praktik kecurangan sangat diharapkan masyarakat dalam hal ini. Kabar buruk peredaran narkoba di dalam lapas sangat mengkhawatirkan masyarakat di luar. Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari sangkaan para sipir penjaga yang tidak tegas, rawannya praktik korupsi, mekanisme birokrasi yang kurang kredible, penindakan hukum yang tidak tegas dan rawan dipermainkan serta masih banyak lagi asumsi-asumsi yang berkembang di masyarakat. Apalah artinya pemberantasan narkoba di luar ketika di dalam penjarapun yang notabene kondisi terkontrol justru para pelaku lebih aman dan bebas bertransaksi bahkan mengkoordinir peredaran narkoba di luar penjara. 

Apapun bentuknya, setiap tindak kejahatan yang sangat merugikan masyarakat tidak boleh dibiarkan. Setiap upaya yang ditempuh untuk melakukan penindakan perlu melihat secara substansi dan mesti mengarah pada pencegahan sesuai akar masalah yang menyebabkan suatu kejahatan terjadi. Dengan demikian, harapan turunnya angka kriminal dan bersihnya kehidupan masyarakat dari tindak kejahatan dapat benar-benar dirasakan. Satu-satunya solusi nyata dan mendasar yang bisa dilakukan untuk merealisasikan harapan tersebut adalah dengan menerapkan syariah islam. 

Penerapan syariah islam secara menyeluruh dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam hal kasus sidak wamen berikut sebab yang melatarbelakanginya sebagaimana yang diulas di atas.

1. Islam memiliki lembaga peradilan yang kredibel dengan mekanisme hukum yang tegas. Sistem islam memiliki seorang qadhi yang akan mengadili para pelaku kejahatan. Dalam kasus narkoba telah jelas tentang keharaman barangnya dengan mengqiyaskan khamr. Para pelaku kejahatan narkoba ini akan dikenai sanksi hudud, yaitu dicambuk (jilid) sebanyak 40 cambukan atau 80 cambukan. Ali bin Abi Thalib RA berkata,”Nabi SAW mencambuk peminum khamr dengan 40 cambukan, Abu Bakar As Shiddiq juga mencambuk dengan 40 cambukan, sedang Umar bin Khaththab mencambuk dengan 80 cambukan. Semuanya adalah Sunnah.” (HR Muslim). Hadis ini menunjukkan hukuman cambuk untuk peminum khamr adalah 40 cambukan atau 80 cambukan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul ‘Uqubat, hlm. 30). Pelaksanaan hukuman ini juga dimaksudkan agar para pelaku jera sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Dengan demikian jelas, solusi yang tepat sebagai sanksi untuk pelanggar narkoba adalah hudud bukan kurungan penjara. 

2. Dengan pemberlakuan sistem islam yang jelas dan tegas secara struktural, maka kiranya tidak perlu lagi pejabat berwenang melakukan sidak. Dalam pandangan islam, setiap tugas yang diamanahkan pada seseorang adalah suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan sebaik mungkin dan tidak diperbolehkan menyalahgunakan wewenang. Setiap tindakan yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban.” (HR. Bukhori-Muslim). Seluruh aparat penyelenggara pemerintahan dalam islam diberikan kepercayaan penuh untuk menjalankan tugasnya. Namun, sanksi tegas juga akan diberikan ketika terbukti melakukan pelanggaran secara syar’i. 

3. Negara memiliki wewenang untuk mengontrol media agar sesuai dengan koridor islam dan memberikan sanksi tegas terhadap media yang mengeluarkan opini buruk di tengah-tengah masyarakat. Dalam system pemerintahan islam, lembaga yang khusus membidangi dalam pengelolaan peredaran informasi adalah departemen penerangan. Departemen ini akan memberikan informasi resmi secara obyektif sekaligus mendidik masyarakat untuk cerdas mensikapi setiap peristiwa yang terjadi sesuai dengan cara pandang islam yang adil. Allah SWT berfirman “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)” (Q. S. an-Nisa : 83)  Demikianlah islam sebagai jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah secara detail dan solitif serta adil. Hanya dengan syariah, kehidupan manusia benar-benar sejahtera. Tentu saja syariah tidak akan dapat dijalankan secara menyeluruh tanpa institusi negara dalam bentuk Khilafah yang mengikuti jalan kenabian. Wallahu A'lam Bi Ash-showab


Baca Berita Lainnya


    Komentar: 0

    P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
    Isi Komentar :

    Nama :
    Website : Tanpa http://
    Email :
    Komentar
    (Masukkan 6 kode diatas)

     

    Login User
    Username :
    Password :

    Komentar Terakhir
    Fb Fans Page


    Kontak YM
    • iman_1924

    • Fahmi

    • Falsa M

    • Dimas G Randa

    Chat Box


    Nama :
    Pesan


    Jajak Pendapat
    Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

    Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
    Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
    Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
    Abstain.

    Lihat Hasil Poling



    Statistik Kunjungan
    02234662


    Pengunjung hari ini : 38

    Total pengunjung : 442091

    Hits hari ini : 124

    Total Hits : 2234662

    Pengunjung Online: 3