GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

Otoritarian Edisi Demokrasi

Senin, 16 April 2012 - 21:35:38 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Pusat | Dibaca: 4506x

Banyak sistem pemerintahan yang telah dicoba, dan akan terus dicoba di dunia yang penuh dosa dan duka ini. Tidak seorang pun berpura-pura bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna atau pemenuh semua harapan. Bahkan, pantas dikatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terburuk selain bentuk pemerintahan lain yang telah dicoba dari waktu ke waktu.” (Winston Churchill, Hansard [transkrip parlemen], 11 November 1947)

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 April 2012, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengunjungi Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan. Pada kunjungannya tersebut, Cameron memuji Indonesia terhadap proses demokrasi yang terjadi dalam sistem pemerintahannya. Cameron mengatakan Indonesia telah melalui perjalanan yang luar biasa dari negara ditaktor menuju negara demokratis. Sekaligus pula, Indonesia telah menjadi sebuah negeri muslim yang patut dicontoh oleh negeri-negeri muslim lainnyadalam kehidupan berdemokrasi. Sungguh, apa yang telah disampaikan oleh David Cameron tersebut adalah kepura-puraan yang menjijikkan. Cameron berupaya membodohi publik dan rakyat Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya dengan membualkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan paling baik di dunia. Kepura-puraan yang dianulir oleh pendahulunya sekitar 65 tahun yang lalu, Winston Churchill, seorang Perdana Menteri Inggris yang menjabat pada waktu Perang Dunia ke-2.

Namun berkenaan dengannya, apa yang disampaikan oleh Cameron pantas untuk ditilik ulang. Pujian Indonesia sebagai sebuah negara demokratis tentu bukan basa-basi yang dikeluarkan tanpa dasar oleh seorang kepala pemerintahan Inggris. Suatu yang perlu dilihat atas dasar lontaran pujian itu adalah fakta bahwa Indonesia sebagai sebuah negeri muslim terbesar di dunia. Hanya pada kenyataannya, Islam sebagai agama yang dianut lebih dari 80% rakyat Indonesia belum mampu mengejewantah dalam nilai dan norma kehidupan masyarakatnya. Justru, demokrasi yang notabene berasal dari Barat ternyata menang secara dominan dalam pengaturan urusan di negeri ini. Dengan demokrasi inilah, maka lahir berbagai hukum turunan yang membawa negeri dengan sejuta potensi seperti Indonesia ke jurang kehinaan. Fakta-fakta akan hal tersebut dapat kita indra secara primer dan sekunder, secara langsung ataupun via media. Betapa dalam sebuah proses berdemokrasi di Indonesia menelan biaya Pemilu 2009 yang sangat mahal, yaitu diperkirakan 48 trilyun. Sementara hasilnya?  Segala kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pihak legislatif DPR maupun pihak eksekutif Pemerintah, hanya bijaksana bagi para pemilik modal. Sedangkan bagi umat Islam sebagai rakyat kebanyakan, kebijakan-kebijakan tersebut adalah alat pembunuh dan penistaan yang luar biasa. Dapat kita saksikan beberapa kejadian faktual langsung keluaran demokrasi, misalnya kenaikan harga BBM yang terus didengungkan oleh Pemerintah hingga saat ini jelas sekali merugikan rakyat, hingga penggodokan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender yang pun secara nyata-nyata menghinakan umat Islam atas dalil kebebasan.

Sebenarnya, kegagalan demokrasi adalah sesuatu yang lumrah. Aristoteles beribu-ribu tahun lalu pernah menyatakan: “Baik aristokrasi maupun demokrasi memiliki potensi korupsi yang meningkat secara eksploitatif, bertepatan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kebebasan yang manipulatif. Korupsi akan membawa pada revolusi, ketika demokrasi menelanjangi dirinya sendiri dan menjadi bentuk otokrasi, salah satunya oligarki.” Hal ini menjadi biasa saja, karena bagaimanapun kedaulatan di tangan rakyat adalah sesuatu yang utopis. Tidak pernah ada suatu ahli politik mana pun yang sanggup merumuskan konsep demokrasi yang benar, mulai dari jaman Plato hingga Obama saat ini. Demokrasi hanya memindahkan kekuasan dari tangan para raja, bangsawan, ataupun gerejawan kepada otoritarian lainnya, yaitu tidak lain adalah para pemilik modal. Menjadi biasa saja, sebab demokrasi memerlukan biaya yang mahal dalam prosesnya. Hingga akhirnya politik menjadi komoditas laiknya dagang sapi di pasar-pasar, sehingga kebijakan dari rahim demokrasi adalah kebijakan yang sekali lagi jika dipikirkan hanya berupa omong kosong perjuangan atas nama rakyat. Karena telah jelas, bahwa semua ini dilakukan atas kepentingan para pemilik modal kapitalis penjajah asing.

Maka wahai para pemuda muslim, jangan pernah tertipu oleh mimpi-mimpi yang dijanjikan oleh demokrasi. Cukuplah segala kebobrokan demokrasi yang telah ada untuk menjawab tantangan Allah dalam Q.S al-Ma’idah ayat 50; “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” Sungguh, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah SWT. Sehingga mari kita bersama-sama mewujudkan penerapan hukum tersebut di seluruh lini kehidupan kita, dalam suatu koridor suci syari’ah, dan dalam suatu bangunan mulia Khilafah Islamiyah.



Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02175609


Pengunjung hari ini : 32

Total pengunjung : 430720

Hits hari ini : 123

Total Hits : 2175609

Pengunjung Online: 12