GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

Pilkada Dan Gagalnya Sistem Demokrasi Di Indonesia

Minggu, 27 Januari 2013 - 15:13:22 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Wilayah Sulselbar | Dibaca: 1511x

Makassar, 25 Januari 2013 tepatnya pukul 16:15 wita di pelataran LT.3 MKU Unhas, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Komisariat Universitas Hasanuddin kembali melaksanakan agenda rutinnya  yakni dialog pembebasan. Tema yang diangkat kali ini “Pilkada dan Gagalnya Sistem Demokrasi di Indonesia“. Tema ini diangkat berkenaan dengan selesainya pemilihan gubernur  dan wakil gubernur  sulawesi selatan yang penuh dengan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaannya.

Sama seperti dialog-dialog sebelumnya fasilitator membuka dialog dengan memaparkan sedikit tentang fakta-fakta pilkada yang terjadi di indonesia seperti money politic yang ada disegala lapisan dari akar rumput hingga permainan tingkat tinggi yang didasari oleh tidak adanya batas maksimal kampanye, kemudian angka golput yang masih tinggi disebakan figur calon yang belum dianggap bisa memimpin negeri ini dan masalah teknis di dalamnya.

Dialog yang dihadiri 12 orang mahasiswa ini diawali dari beberapa teman-teman dari gema pembebasan dan lk-uswah memaparkan pendapatnya tentang pilkada yang kurang lebih mengatakan, “sistem pemilihan demokrasi dengan suara terbanyak tidak mungkin menghasilkan penghitungan suara yang jujur, yang ada adalah suap dan janji-janji belaka dan dari mana mereka mengambil dana yang cukup besar tersebut ?, tidak lain dengan cara korupsi ataupun dari pengusaha yang ujung-ujungnya untuk kepentingan pengusaha itu sendiri” argumen ini dilanjutkan oleh salah satu anggota Pusat Studi Demokrasi unhas yang dapat menjadi pembanding dalam diskusi ini sehingga diskusi jadi lebih seru.

Dalam Islam, kepala daerah (wali) adalah jabatan yang ditunjuk oleh khalifah (Kepala Negara), tentu dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ketika Rasulullah saw. telah hijrah ke Madinah, Beliau langsung menjalankan aktivitas sebagai kepala pemerintahan, diantaranya dengan mengangkat para wali (gubernur). Keuntungan dari sistem ini adalah biayanya pasti murah dan efisien, karena  mungkin hanya memerlukan SK (Surat Keputusan) pengangkatan, akan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi gerak langkah antara pemerintah pusat dengan daerah. Tapi tentunya jangan kita membayangkan figur-figur pemimpin hari ini akan sama dengan pemimpin Khilafah yang tidak lama lagi akan tegak. Maka, Tidak ada hukum yang paling baik untuk di terapkan kecuali hukum islam. [Arham]

Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02179206


Pengunjung hari ini : 360

Total pengunjung : 431566

Hits hari ini : 1973

Total Hits : 2179206

Pengunjung Online: 1