GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

Pemilu Demokrasi: Regenerasi Rezim Ekonomi Neolib

Sabtu, 18 Januari 2014 - 22:54:45 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Wilayah Sulselbar | Dibaca: 5854x
Beberapa bulan ke depan negeri ini kembali akan memilih para wakil mereka dan sosok yang bakal menjadi orang nomor satu di tanah air. Jadwal kampanye telah ditetapkan per 11 Januari hingga 5 April. Para capres pun telah disiapkan. Berbagai iklan telah menghiasi layar kaca. Janji-janji perubahan di kumandangkan. Menambah semarak agenda itu, yang mereka katakan sebagai pesta demokrasi 5 tahunan ini.

Fakta pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1955 di masa demokrasi liberal, yang memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Pemilihan kedua pada tahun 1971 dan menjadi pemilihan pertama dalam Orde Baru, tepatnya pada tanggal 5 Juli. Pemilihan kedua ini menganut sistem perwakilan berimbang (proposional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Pemilu selanjutnya tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, masih tetap menganut sistem sistem perwakilan berimbang (proposional) dengan sistem stelsel daftar. 

Memasuki masa reformasi pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemilu 1999 sama dengan pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Sedang pada pemilu tahun 2004 dan 2009 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini memungkinkan rakyat memilih sendiri wakil mereka. Baik DPR, DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden. dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka.

Pemilu-pemilu di atas telah menghasilkan penguasa-penguasa di negeri ini, menghasilkan rezim-rezim yang berkuasa lama, ataupun sebaliknya hanya seumur jagung. Sejenak menoleh ke belakang melihat kiprah mereka-mereka dalam mensejahterahkan rakyat hingga sekarang. Kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada sistem pemerintahan, dan kebijakan ekonomi rezim berkuasa. Maka dari itu apakah sistem pemerintahan dan kebijakan ekonomi yang mereka jalankan mampu memberikan kesejahteraan? 

Sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai jenis perubahan dari masa ke masa. Pada masa orde lama Indonesia dipimpin dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno, yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kebijakan-kebijakan ekonomi melahirkan Devaluasi pada tanggal 25 Agustus 1959, menurunkan nilai mata uang. Uang kertas Rp.500 menjadi Rp.50 dan Rp.1000 menjadi Rp.100. Devaluasi kembali pada tahun 1965, bertujuan menekan angka inflasi, maka sebaliknya tindakan itu justru meningkatkan angka inflasi sehingga Rp 1000 menjadi Rp 1. Pembentukan Deklarasi Ekonomi dilakukan menuju ekonomi sosialis Indonesia, mengalami stagnasi hingga kenaikan barang menjadi 400%.  

Begitupun masa Orde Baru. Ketergantungan pemerintah terhadap minyak dan gas bumi serta, bantuan luar negeri (utang) berakibat turunnya harga minyak, turun pula pendapatan negara, Seiring dengan itu pinjaman dari luar negeri terus diupayakan sehingga tahun 1983 Indonesia berada pada peringkat ke 7 sebagai negara dengan jumlah hutang terbanyak, kemudian 1987 naik ke peringkat 4. Akhir tahun 70-an Indonesia mengalami pembangunan “non market failure” karena kemiskinan dan meluasnya kesenjangan pendapatan, terutama disebabkan oleh “market failure”. Mendekati pertengahan 1980-an, terjadi kegagalan pemerintah (lembaga non pasar) dalam menyesuaikan mekanisme kinerjanya terhadap dinamika pasar. Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan berat akibat kemerosotan penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi pada awal 1980-an. Investasi asing yang terus menancapkan tajinya menjarah SDA, pemalakan yang terus dilakukan terhadap rakyat sebagai dalih pajak, dan hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar. Inilah penyebab runtuhnya rezim Soeharto.

Tambah Terpuruknya Indonesia di Masa Reformasi
Utang yang telah jatuh tempo, mengharuskan untuk segera dibayar. Maka dilakukan privatisasi BUMN. Penjualan aset negara kepada asing. Hutang negara tetap saja menggelembung karena pemasukan negara dari berbagai aset telah hilang. Kemudian kebijakan lain yakni mengurangi subsidi BBM dengan kata lain menaikan harga BBM. Rakyat yang miskin dan menolak kebijakan tersebut harus menerima pil pahit karena suara beberapa orang di DPR lebih didengar dari pada rakyat banyak. Hingga September 2013, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 2.273,76 triliun. Dan utang ini menjadi andalan Indonesia karena kekayaan alam telah tergadaikan kepada asing. Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Pratikno mengatakan, hingga September aset negara sekitar 70-80 persen telah dikuasai bangsa asing. Pada kasus PT Freeport Indonesia misalnya, Indonesia seharusnya mendapatkan keuntungan Rp 75–100 triliun pertahun seandainya pengelolaan tambang itu dikelola oleh negara bukan asing.

Berdasar pada kebijakan-kebijakan rezim ekonom liberal berakibat Indonesia semakin terpuruk. Seperti dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin di Indonesia hingga Maret 2013 mencapai 28,07 juta. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS)  juga angka pengangguran hingga saat ini sebesar 7,39 juta orang. Hingga September 2013, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 2.273,76 triliun. Sedang  aset negara sekitar 70-80 persen telah dikuasai bangsa asing. 

Kebijakan yang tidak pro rakyat ini muncul dari pola pikir pemerintah yang liberal dan kapitalistik yang didukung oleh DPR yang melahirkan UU dan regulasi yang liberal dan kapitalistik seperti UU Migas No. 22 Tahun 2001 dan UU Minerba no. 4 Tahun 2009. Rezim-rezim yang berkuasa tidak mampu menemukan solusi komprehensif mengenai permasalahan negaranya, mereka hanya memberikan solusi parsial yang bertahan sesaat. Karena mereka tidak melihat bahwa akar permasalahannya ialah penerapan sistem kapitalisme di Indonesia. Kita harus ingat bahwa dalam ekonomi kapitalisme, dalam sistem pasar bebas akan selalu berlaku hukum rimba, yaitu: para pemilik modal besar akan selalu bisa mengalahkan pemodal yang lebih kecil. Kini wajah-wajah baru hadir mencalonkan diri sebagai regenerasi rezim selanjutnya, yang akan kembali melakukan hal yang sama seperti para pendahulunya. Maukah kita tetap diam dengan estafet kepimpinan bathil ini?

Meretas Solusi Islam 
Islam merupakan solusi shahih untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ummat manusia. Termasuk di dalamnya adalah hal stabilitas ekonomi. Sistem ekonomi dalam Islam ditegakkan di atas tiga tiang utama, yakni konsep kepemilikan (al-milkiyah), pemanfaatan kepemilikan (al-thasharruf fi al-milkiyah) dan distribusi kekayaan diantara manusia (tauzi’u tsarwah bayna al-naas).Ekonomi Islam berbasis non riba; alat tukar yang stabil yakni menggunakan emas dan perak; pelarangan penumpukan kekayaan; peraturan pajak yang berbeda dengan kapitalisme. Islam tidak mengenal pajak pendapatan, tetapi pajak pada kekayaan (zakat). Dalam Islam kekayaan bukan tujuan utama hidup tetapi semata mencari ridho Allah, sehingga ketaatan kepada peraturan Allah dan cara mencapai kekayaan selalu menyatu. Dalam Islam, keluarga besar (bukan hanya keluarga inti) bertanggung jawab utama untuk kesejahteraan anggota keluarganya namun negara pun berkewajiban membantu kebutuhan dasar hidup bagi yang tidak mampu. 

Secara politis, Islam tidak mengenal cara pergantian pemimpin dengan pemilu berkala dan rutin seperti sistem demokrasi yang memungkinkan manipulasi dan manuver politik demi kemenangan. Kepemimpinan dianggap semata sebagai amanah bukan sebagai jabatan. Kepemimpinan bukan dianggap sebagai jalan memperkaya diri atau melanggengkan hegemoni namun semata sebagai sarana untuk mengurusi urusan ummat.  Kepemimpinannya pun berhukum pada hukum yang Haq bukan berhukum pada produk hukum buatan manusia. Wallahu ‘alam.
 
Oleh:
Busrah Hisam Ardans
Mahasiswa Peternakan Universitas Hasanuddin
Pegiat di Gerakan Mahasiswa Pembebasan komsat Unhas 


Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02277918


Pengunjung hari ini : 172

Total pengunjung : 449036

Hits hari ini : 909

Total Hits : 2277918

Pengunjung Online: 5