GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

Pemilu 2014, Sarana Parpol Rampok Uang Rakyat

Rabu, 12 Februari 2014 - 01:56:19 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Wilayah Yogyakarta | Dibaca: 2813x

Tinggal 2 bulan lagi penyelenggaraaan pemilu 2014 akan dimulai.  Hari demi hari dilalui, persiapan pemilu tahun ini terus dilakukan oleh berbagai pihak.  Mulai dari parpol, Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahkan simpatisan yang mempromosikan agenda ‘pesta demokrasi’ ini.  Namun, perlu disadari bersama bahwa ditengah-tengah kemelut persiapan penyelenggaraan pemilu, masih ada beribu keganjalan fundamental di tubuh Indonesia dan masyarakat.  Pemilu ini juga seakan menjadi ‘fardhu kifayah’ diselenggarakan setiap 5 tahun.  Akan tetapi, di setiap penyelenggaraannya ada yang dikorbankan dan disingkirkan haknya.  Siapa itu ? Siapa lagi kalau bukan rakyat !

Dana pemilu sebesar 14,4 T

Ternyata, judul buku ‘Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen’ karya Wakil Ketua DPR RI, Pramonong Anung telah menjadi kenyataan di dalam penyelenggaraan pemilu 2014.  Fakta membuktikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan alokasi anggaran untuk pemilu 2014 yakni pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD sebesar Rp14,4 triliun.  Dana tersebut juga sudah termasuk untuk pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden putaran pertama dan kedua.

"Pengadaan dan distribusi logistik pemilu sebesar Rp3,7 triliun, sosialisasi, fasilitas kampanye, akreditasi pemantau pemilu, updating data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil pemilu, sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD serta pelaksanaan tahapan Pilpres putaran pertama dan kedua sebesar Rp2,4 Triliun," jelas Ketua KPU Husni Kamil Manik, dalam rapat koordinasi pelaksaan kegiatan pemilu, di gedung KPU, Jakarta.

Dana yang paling besar digunakan untuk pembiayaan para petugas di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Honorarium dan biaya operasional Badan Penyelenggara adhoc PPK, PPS, dan KPPS sebesar Rp8,3 triliun atau 57,59 persen dari total anggaran," paparnya.

Dari belasan jumlah anggaran tersebut, KPU pusat mendapat jatah sebesar 13,95 persen. Sedangkan sisanya dialokasikan ke KPU Daerah, dari tingkat provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota yang mencapai 86,05 persen. (waspada.co.id)

Rampok Uang Rakyat !

Anggaran dana yang sangat besar dalam prosesi penyelenggaraan pemilu 2014 ternyata mempunyai kans dalam mengundang “tikus-tikus” politik untuk melakukan tindak korupsi.  Hal ini sudah dibuktikan oleh pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.

“Pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu ada kasus yang menjebol keuangan negara, “ tegas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.  Beliau menyimpulkan bahwa angka korupsi di Indonesia semakin meroket menjelang pemilu. (Sumber : Republika, 4/12/13)

Rentetan kasus korupsi telah memberikan citra buruk pada kondisi pemilu di Indonesia.  Seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi sebelum pemilu 1999.  Dari anggaran sebesar Rp 600 triliun, ada sekitar Rp 100 triliun yang tidak jelas.  Bahkan, sampai saat ini, pemerintah harus membayar bunganya.  Kemudian, pada 2004, sebelum pemilu 2005, terjadi pembobolan BNI 64 Kebayoran Baru dengan letter of credit atau surat hutang bodong senilai Rp 1,7 triliun.  Tersangka pembobolan bank ini adalah Dirut PT Gramarindo, Maria Pauline Lumowa.  Sedangkan, pada 2008, sebelum pemilu 2009, terjadi kasus Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.  Akibat dari kebijakan ini, negara harus menggelontorkan dana talangan atau bail out sebesar Rp 6,7 triliun.  KPK baru menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Budi Mulya.

Maka tidak heran, pada Selasa (3/12/13), Transparency International (TI) kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau indeksi tingkat persepsi publik terhadap korupsi secara global.  Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun ini masih lebih buruk dari sejumlah negara miskin Afrika.  Saudara, pada CPI 2013 kali ini, Indonesia mendapatkan nilai skor sebesar 32 poin dan menempati peringkat ke-114 dari 177 negara.  Nilai yang diraih Indonesia ini masih kalah dengan sejumlah negara dari Afrika yang tergolong miskin, seperti Ethiopia dan Tanzania, dengan nilai 33 poin.  (Republika, 4/12/13).  Sungguh ironis !

Tidak hanya korupsi, tingkat transaksi suap oleh parpol pun kian meningkat.  Tercatat sejak pemilu 2004, terdapat 838 transaksi.  Dan pada 2005, terdapat 2.055 transaksi (naik 145 %).  Kemudian, pada pemilu 2008, terdapat 10.432 transaksi.  Sedangkan, pada pemilu 2009, teradpat 23.520 transaksi (naik 125 %).  Dan terdapat `95 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM)pada orang-orang yang terkait pemilu.  Dan terakhir, terhitung sejak Januari hingga November 2013, terdapat transaksi tunai sebanyak 1.373.693 laporan.  Padahal, transaksi tunai pada 2009 hanya 782.270 laporan.  (Republika, 13/12/13)

Mahalnya demokrasi, Rakyat tak Terurusi

Ternyata, pengkhianatan elit politik terhadap rakyat tidaklah sampai di sini.  Bukan hanya haknya dirampas, akan tetapi kehidupannya pun tidak diurusi oleh para pemangku kebijakan.  Mahalnya biaya penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya terjadi di tahun 2014, bahkan di tahun 2003-2004 dan 2008-2009 yang biayanya sudah mencapai triliyunan justru menggambarkan ketidakpeduliannya terhadap kondisi masyarakat.  Tercatat bahwa di tahun tersebut, KPU membutuhkan dana sebesar Rp18,9 T (2003) dan sebesar Rp36,9 T (2004), sehingga total anggaran pemilunya menjadi Rp55,6 T.  Sedangkan untuk pemilu 2008 sebesar Rp8,2 T dan tahun 2009 sebesar Rp14,1 T, sehingga total anggarannya menjadi Rp22,3 T.

Maka, bisa dikatakan bahwa setiap tahunnya, Indonesia senantiasa menyelenggarakan pemilu dengan anggaran yang sangat besar.  Padahal, di sisi lain, kemiskinan, pengangguran, dan problematika rakyat masih belum terselesaikan.  Fakta membuktikan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia semakin banyak.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin mencapai 28,55 juta jiwa. (Metrotvnews.com)

Sedangkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai berjumlah 7,39 juta orang (6,25%) (BPS, Sakernas Agustus 2013).  Walaupun berbagai pihak, khususnya pihak yang berwenang menyatakan manifestonya terhadap penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya, ini masih belum cukup untuk membuktikan bahwa negara peduli terhadap kesejahteraan rakyat.  Standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan tingkat kesejahteraan masih berupa data dan statistik, bukan kesejahteraan individu masyarakat.  Maka, hingga saat ini, kesejahteraan di berbagai lini belum juga tercapai.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa anggaran ‘pesta demokrasi’ yang fantastis sangatlah menyengsarakan.  Bahkan sangat bisa dikatakan sebagai anggaran tidak mengurusi rakyat ! Padahal, bisa dibayangkan apabila anggaran sebesar ini dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat di berbagai daerah.  Maka, sangat mungkin mereka akan tercukupi kebutuhannya.  Selain itu, penyelamatan korban bencana alam Sinabung dan banjir pun bisa segera teratasi.  Karena memang seharusnya anggaran sebesar itu adalah hak rakyat Indonesia, bukan golongan/kelompok.

Selamatkan Indonesia dengan Syari’ah dan Khilafah

Ketidakpekaan pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya dalam mengurusi urusan publik sudah tidak bisa dibiarkan lagi.  Indonesia, negeri yang kaya Sumber Daya Alamnya, seperti tambang, pertanian, perairan, dan sebagainya tidak terberdayakan untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  Seperti layaknya orang yang kaya, ia mempunyai banyak usaha, punya penghasilan yang melimpah, mobilnya banyak, pokoknya dijamin ia akan menjadi manusia kuat dan mampu menyejahterakan orang lain.  Akan tetapi, ternyata orang tersebut tidak seperti apa yang dibayangkan.  Ia miskin, menganggur, mengalami kelaparan, dan sebagainya.  Bahkan, ia dipekerjakan oleh orang lain.  Padahal dari sisi modal dan kemampuan ia bisa menjadi manusia yang kuat dan bermartabat.  Maka, sangat ironis.  Dan inilah analogi yang menggambarkan kondisi Indonesia saat ini.  Mampu untuk sejahtera, akan tetapi tidak mampu mengelola kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan.

Maka, perlu disadari bersama bahwa ada kesalahan mendasar dan krusial yang terjadi dinegeri Indonesia dalam kaitannya dengan tata kelola dinegeri yang telah menyatakan diri merdeka dan berdaulat ini. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam sistem yang mempunyai kans dalam mengatur berbagai bidang dalam negara.  Mulai dari permasalahan sistem perpolitikan, pengurusan ekonomi, pengelolaan SDA, dan sebagainya.  Namun, apa daya Indonesia saat ini salah dalam memilih sistem yang mampu menyejahterakan rakyat.  Apa itu ? Sistem Kapitalisme-Demokrasi.

Masyarakat dunia, seperti di Amerika Serikat sudah muak dengan penerapan Kapitalisme yang ada di negaranya.  Mengapa ? Karena ideologi ini tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan dan solusi terhadap rakyat.  Hal ini terbukti juga dengan kondisi Indonesia yang semakin amburadul.  Kesejahteraan sudah diwakilkan oleh wakil rakyat yang menduduki kursi-kursi kekuasaan.  Dan posisi rakyat hanya sebagai penonton dikala laga perpolitikan bermain, bahkan lebih dari itu, rakyat bisa juga menjadi tumbal dalam proses mencapai kekuasaan setinggi-tingginya.

Dari gambaran fakta inilah, Syari’ah dalam bingkai negara Khilafah sangatlah dibutuhkan oleh Indonesia, bahkan dunia.  Hanya hukum Allah SWT berupa Syari’at Islamlah yang mampu menyejahterakan ummat manusia.  Hal ini sudah digambarkan dengan jelas dalam firman Allah SWT :

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (QS. Al-A’raf [7]:96)

Syariah Islam yang merupakan seperangkat aturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara selain karena secara i’tiqadiy merupakan jaminan dari Rabb sang pemilik dan penggenggam manusia, alam semesta dan kehidupan, Syariah Islam juga pada tataran konseptual mampu menyelesaikan berbagai problematika kehidupan masyarakat diberbagai bidang, karena dalam pandangan Syariah Islam, Politik didefinisikan sebagai ar-riayatu su’unil ummah bihukmillah yakni mengatur urusan ummat/rakyat dengan hukum Allah SWT. Ada dua poin penting yang menjadi landasan sekaligus jaminan tercapainya kesejahteraan dalam definisi tersebut yakni politik dalam Islam diorientasikan bukan pada kekuasaan semata tapi diorientasikan untuk pelayanan terhadap rakyat. Dan yang kedua, definisi tersebut membatasi kepentingan manusia, baik kepentingan nafsu personal atau kelompok untuk memanipulasi aturan demi kepentingannya masing-masing, hal ini dikarenakan aturan untuk mengatur masyarakat dikembalikan pada Syariah atau hukum Allah SWT yang tidak punya kepentingan apa apa selain untuk mengarahkan manusia pada jalan kebaikan, sehingga pada akhirnya rakyat merasakan syariah Islam yang akan membawa pada tujuannya yakni rahmat bagi semesta alam.   


Maka, tidak ada argumentasi fundamental yang mampu membantah penerapan Syari’ah Islam di Indonesia.  Oleh karena itu, bila negeri ini ingin sejahtera, maka wajib syari’ah ini diterapkan.  Dan tidak ada penerapan syari’ah tanpa adanya negara.  Dan negara yang mampu menerapkannya hanyalah Khilafah Islam.  Karena hanya negara ini yang mempunyai konsep asas Syari’ah dalam mengatur urusan rakyat.  Maka, dengan adanya 2 hal ini, Insya Allah harapan kesejahteraan yang selalu dilontarkan dalam janji-janji kosong calon penguasa akan tercapai.  Wallahu a’lam

 

Muhammad Alauddin Azzam

Kadiv Kajian Strategis (KASTRAT) GEMA Pembebasan Wilayah D.I. Yogyakarta



Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02175615


Pengunjung hari ini : 32

Total pengunjung : 430720

Hits hari ini : 129

Total Hits : 2175615

Pengunjung Online: 7