GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

KPK VS POLRI di Tengah Prahara Demokrasi

Kamis, 29 Januari 2015 - 12:40:23 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Pusat | Dibaca: 1744x

KPK VS POLRI di Tengah Prahara Demokrasi

Oleh: Bambang Pranoto Bayu Aji

(Ketua Umum GEMA Pembebasan Daerah Soloraya)

 

Akhir-akhir ini publik diramaikan dengan isu KPK VS POLRI yang memang bukan kasus baru. Pertikaian dimulai dari penetapan tersangka terhadap calon tunggal Kapolri Budi Gunawan yang disebut sebut memiliki rekening gendut. Drama ini semakin ramai ketika salah satu pimpinan KPK yakni BW diringkus Bareskrim Polri. Saling hujat dan tuduh antar kedua lembaga penegak hukum tersebut kian menjadi. Apalagi dukungan masyarakat dengan gerakan #SaveKPK yang marak terjadi di daerah-daerah menambah riuhnya seri kedua Cicak vs Buaya.

Opini jagad media sampai tulisan ini dimuat, dibanjiri pembahasan isu ini, di antaranya  isu Pelemahan KPK, di mana  Seskab Andi Wijayanto pun ikut menyerang pimpinan KPK Abraham Samad. Ungkapan Menkopolhukam Tedjo yang kontroversial terhadap massa aksi solidaritas KPK membuat perseteruan ini kian memanas dan membuat banyak kalangan angkat bicara. Terlebih munculnya kabar akan adanya penggeledahan ruangan pimpinan KPK oleh pihak kepolisian sehingga membuat Abraham Samad meminta bantuan TNI untuk mengamankan gedung KPK.

Di sisi lain, pada saat seluruh perhatian masyarakat Indonesia tercurah pada kasus penangkapan BW, ternyata sebuah peristiwa besar terjadi. Bisa saja penangkapan BW ternyata hanyalah sebuah pengalihan isu yang diciptakan sehingga tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat yang sama, yaitu tanggal 23 Januari kemarin, Kementerian ESDM mencabut larangan ekspor bahan tambang secara langsung berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009, khusus untuk PT Freeport.

Perlu diketahui, larangan ekspor bahan tambang secara langsung yang diterapkan mantan Presiden SBY telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan milik USA. Namun kini, dengan gagahnya, Jokowi telah mencabut larangan tersebut yang secara otomatis akan menimbulkan keuntungan bagi PT Freeport milik AS dan merugikan bagi Indonesia.

Kita juga bisa melihat sejauh ini, agenda-agenda liberalisasi yang dilakukan Rezim Jokowi berjalan mulus dalam 3 bulan terakhir yakni:

1.      Penyerahan harga BBM ke mekanisme pasar  yang berjalan dengan sukses

2.      Perpanjangan izin PT Freeport Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah

3.      Komersialisasi penyediaan infrastruktur lewat penyertaan modal
negara 72 T dalam APBN-P 2015

Itulah beberapa kebijakan-kebijakan neoliberal yang sukses dilakukan oleh rezim Jokowi di tengah publik sedang tertuju pada kasus Cicak VS Buaya ini. Sejatinya kasus ini  kalau dilihat lebih dalam lagi Nampak bahwa tatanan antar lembaga penegak hukum tak pernah solid akan tetapi kompak dibalik layar. Para bandit berdasi itu sesungguhnya sedang mereorganisasi kejahatanya. Korupsi yang juga buah dari sistem demokrasi yang mahal itu membuat sistem politik selamanya saling sandera menyandera. Pihak yang dimenangkan adalah kekuatan  pemilik modal, para cukong kapitalis yang berkepentingan. Sehingga tatanan politik dalam sistem demokrasi akan senantiasa melahirkan para pejabat korup. Sedari dulu mereka sudah bersekongkol, antara penguasa dan pengusaha maka tak heran, aturan diciptakan untuk melindungi kepentingan dan menambah amunisi. Lewat partai politik pipa penyaluran uang haram dialirkan, jual beli perijinan hingga pengangkatan pejabat.

Semuanya berbau duit yang dikelola oleh sindikat. Sindikat ini melakukan akumulasi atas uang haram itu. Para anggota komplotan ini bersarang di semua lini, di antaranya Kepolisian. Budi Gunawan bukan orang baru yang dikenai tuduhan ini. Jauh sebelumnya, beberapa Jendral terjerat kasus rekening gendut. Tak hanya golongan jendral polisi tapi juga kepala daerah, anggota DPRD hingga menteri. Bahkan di era Mendagri Gamawan Fauzi pernah merilis data bahwa terdapat lebih dari 300an lebih kepala daerah terjerat korupsi! Seakan korupsi seperti sebuah keyakinan yang dianut oleh semua pejabat. Sementara yang dilakukan KPK hanya pada sektor akibat saja yakni menangkap para koruptor maka penanganan seperti ini dinilai masih kurang komperhensif  karena selama sistem di negeri ini masih mempertahankan sistem Demokrasi maka kejahatan korupsi akan terus ada.

Apalagi sistem hukum di Indonesia yang terkesan lembek dan kurang memberi efek jera ini menjadikan kasus-kasus kejahatan korupsi sulit untuk dicegah. Hal ini membuktikan pada kita bahwa kebobrokan sistem demokrasi berasal dari sistem itu sendiri yang cacat dan melahirkan kecacatan. Ditambah lagi di antaranya ketika ada lembaga penegak hukum yang saling bertikai menunjukan kepada kita betapa amburadulnya tata negara dan sistem hukum  di Indonesia yang saat ini masih menggunakan sistem hukum peninggalan penjajah Belanda. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari  kolonial Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Sebagai contoh hukum pidana di Indonesia masih didasarkan pada hukum pidana  adopsi peninggalan Kolonial Belanda, khususnya hukum pidana Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (dikenal KUHP) masih digunakan hingga sekarang.

Selain itu aparat penegak hukum di Indonesia juga tidak kalah bobroknya sehingga sangat sulit sekali terjadinya keadilan. Oleh karena itu akhirnya publik menjadi tidak yakin bahwa negeri ini diurus dengan semangat melayani dan melindungi rakyatnya. Inilah hasil produk dari sistem politik demokrasi yang didanai para cukong sehingga para politisi tidak bisa netral. Demokrasi juga melahirkan disfungsi kepemimpinan yang profersional dan amanah. Akibatnya kian memburuk negeri ini. Maka kepada kita seluruh rakyat Indonesia terlebih dalam situasi Indonesia seperti saat ini, rasanya tanggung jawab intelektual tidak hanya sekedar memberi inspirasi mencerdaskan masyarakat atau menyuntikkan gagasan baru, tapi juga mestinya mendorong untuk terlibat langsung dalam konfrontasi guna mengoreksi habis-habisan penghianatan serta kebusukan sistem dan rezim Demokrasi saat ini. Sehingga perubahan yang terjadi tak cukup mengganti orang tapi harus juga mengganti sistem yang bercokol hari ini.

Kasus ini juga menunjukan inkonsistensi rezim jokowi atas janji janji politiknya yang hanya punya program memamerkan muka saja atas nama blusukan. Keinginanya mengurusi rakyat tapi realita menunjukan isinya pencitraan yang dipertontonkan para pejabat yang berisikan tukang komedi. Mereka akhirnya menjadi boneka para cukong kapitalis yang bekerja untuk kepentingan para kapital dan tentunya mayoritas kebijakan yang lahir akhirnya mengorbankan rakyat. Inilah prahara sistem demokrasi, dan KPK vs POLRI adalah salah satu episodenya.

 

 

 

 



Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
01981586


Pengunjung hari ini : 174

Total pengunjung : 369196

Hits hari ini : 401

Total Hits : 1981586

Pengunjung Online: 1