GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

Freeport diperpanjang, Bukti Jokowi Antek Amerika

Rabu, 04 Februari 2015 - 23:18:56 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Wilayah Jakarta Raya | Dibaca: 13147x
Ir. Joko Widodo sebagai presiden terpilih pada periode 2014-2019 diawal pemerintahannya atau terhitung telah lewat 100 hari memimpin indonesia telah banyak menuai kritik tajam, banyak kalangan bahkan secara ekstrem menilai bahwa umur rezim pemerintahan Jokowi yang diusung oleh partai asuhan Megawati yakni PDI-P tersebut tidak akan berlangsung lama. 

Hal ini dikarenakan, rezim Jokowi yang baru saja memimpin ternyata membuat rakyat Indonesia terkejut. Betapa tidak, rakyat Indonesia seolah bangun dari mimpi atas sebuah harapan semu bahwa presiden Jokowi yang selama ini dicitrakan sebagai pemimpin yang egaliter, gemar blusukan, dan pro terhadap wong cilik pada akhirnya menunjukkan wajah aslinya yang secara nyata memilih tunduk pada kepentingan partai dan para kapital asing. 

Dalam KTT APEC November 2014 di beijing yang dihadiri para pemimpin dunia itu, Presiden Jokowi menyampaikan pidato yang memaparkan prospek pembangunan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinannya, .Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene mengatakan, selain bertemu dengan sejumlah pemimpin negara termasuk Presiden AS Barack Obama, presiden juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pelaku bisnis (BBC News, November 2014). Tak pelak, Presiden Jokowi pun berlaku tak ubahnya seorang sales yang sedang mengobral barang dagangannya sebuah zamrud berharga, yaitu negeri Indonesia. Pada akhirnya Jokowi pun terseret dalam arus global neoimperialisme, dampaknya adalah rakyat Indonesia tentu akan semakin dicengkeram oleh kekuatan kapitalisme global atas nama kebebasan dan pembangunan yang bertumpu pada pasar bebas. 

Benar saja, selain mencabut subsidi dibidang pertanian seperti pupuk dan dibidang energi semisal subsidi BBM, Gas, dan Tarif Dasar Listrik yang berdampak sistematis terhadap naiknya harga harga barang. Kembali di bulan Januari 2015, jokowi berencana untuk memperpanjang kontrak karya antara Pemerintah RI dan PT. Freeport. Padahal, keberadaan PT. Freeport selama ini merupakan noda hitam dan sejarah kelam dari rezim-rezim sebelumnya yang telah mengkhianati rakyat Indonesia dengan menjual tambang emas milik rakyat Indonesia di papua tersebut kepada PT. Freeport sebagai korporasi milik negara penjajah Amerika Serikat, padahal selama dua tahun terakhir korporasi perampok itu tak membayar dividen/pajak kepada pemerintah RI. Walhasil, jadilah presiden ke-7 Ir. Joko Widodo menjadi penguasa yang tetap melanjutkan kepemimpinan boneka dan tanpa malu menjadi penjilat bokong Amerika sebagai tuan besarnya.

Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap, Papua bisa lebih maju dengan diperpanjangnya izin operasi Freeport yang dapat memberikan nilai tambah di wilayah paling Timur di Indonesia tersebut.  Sudirman menjelaskan, pemerintah juga ingin Freeport mendorong percepatan pembangunan di Papua, sehingga akan memberikan nilai tambah kepada masyarakat di wilayah tersebut. "Papua bisa lebih maju dengan keberadaan pembangunan Freeport di sana," ujarnya di Jakarta, Minggu (25/1/2015) Dia menjelaskan, perpanjangan izin operasi selama enam bulan kepada Freeport Indonesia juga untuk memberikan waktu kedua belah pihak melakukan kajian (finance/detik.com)

Padahal kontrak karya freeport pada 24 Januari 2015 lalu telah berakhir namun pemerintah RI memperpanjang masa kontraknya dan PT. Freeport masih diberi izin untuk beroperasi dan melakukan kegiatan ekspornya selama enam bulan kedepan, maka selama 6 bulan itu pemerintah RI dapat melakukan renegosiasi yang sebelumnya telah ditawarkan oleh PT. Freeport untuk tetap mengeruk tambang emas di papua hingga tahun 2041 mendatang.

Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Berdasarkan KK ini, Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas 24,700 acres (atau seluas +/- 1,000 hektar. 1 Acres = 0.4047 Ha). Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, KK Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali @ 10 tahun. Jadi KK Freeport akan berakhir di tahun 2021 jika pemerintah tidak menyetujui usulan perpanjangan tersebut.
Berdasarkan kontrak karya ini, luas penambangan Freeport bertambah (disebut Blok B) seluas 6,5 juta acres (atau seluas 2,6 juta ha). Dari Blok B ini yang sudah di lakukan kegiatan eksplorasi seluas 500 ribu acres (atau sekitar 203 ribu ha). Penghasilan Freeport per tahun rata-rata Rp40 Triliun.
Bahkan analisis yang lain membuktikan Berdasarkan data yang dirilis Oleh PT Freeport Indonesia dan dimuat oleh BBC news, bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan PT Freeport Indonesia pada aksi mogok perharinya mencapai US$19 juta atau sekitar Rp 114 miliar per hari. Maka manusia awam sekalipun dapat menebak, berapa besar penghasilan PT Freeport Indonesia perhari. Artinya "kerugian" yang disampaikan sebagai akibat pemogokan dapat dibaca sebagai sebuah "Keuntungan/pemasukan" bersih PT Freeport Indonesia yang diperoleh setiap hati adalah : US $19 juta atau sekitar Rp 114 miliar. Dengan matematika sederhana dari SD, kita dapat menghitung penghasilan PT. Freeport perhari yang telah diketahui yaitu : US$19 juta atau sekitar Rp 114 miliar. Maka untuk penghasilan 1 bulan, tinggal kita kalikan US$19 juta dengan 31 hari atau jika di Indonesiakan maka Rp 114 miliar kali 3i hari. hasilnya adalah :   US$589 Juta atau Rp  3,534,Trilyun. Apabila penghasilan PT Freeport Indonesia sebesar  US$589 Juta atau Rp  3,534,Trilyun per bulan, maka penghasilan pertahunnya adalah kurang lebih  Rp 70 Trilyun, sebuah jumlah yang cukup fantastis. Maka wajarlah jika Pendapatan CEO-nya Rp432 milyar/tahun (Rp36 milyar per bulan) atau Rp1,4 milyar per hari. Bandingkan dengan Pendapatan rakyat Papua rata-rata Rp2 juta/tahun (Rp167 ribu/bulan) atau Rp5.567 per hari. 

kecilnya royalty yang diterima oleh Indonesia menjadi persoalan yang memaluka bagi pemerintah Indonesia. Untuk tembaga, royalty sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% dari harga jual (jika harga US$ 1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1% dari harga jual. Artinya bahwa tambang emas milik rakyat indonesia dimiliki 90%nya oleh VOC baru bernama PT. Freeport milik negara penjajah Amerika.

Selain itu, KK pertama Freeport mendapatkan kritik karena bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam UU tersebut, Negara mengakui hak adat sedangkan KK I Freeport, memberikan konsesi yang terletak di atas tanah adat. Bahkan dalam satu klausul KK nya, Freeport diperkenankan untuk memindahkan penduduk yang berada dalam area KK nya.

Masalah lingkungan adalah masalah yang paling sering disorot. Dikutip dari situs http://www.jatam.org, “tanah adat 7 suku, diantaranya amungme, diambil dan dihancurkan pada saat awal beroperasi PTFI. Limbah tailing PT FI telah meniumbun sekitar 110 km2 wilayah estuari tercemar, sedangkan 20 – 40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur. Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan suburpun tercemar Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran hutan hujan tropis (21 km2), dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa. Para ibu tak lagi bisa mencari siput di sekitar sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga. Gangguan kesehatan juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Timika, kota tambang PT FI , adalah kota dengan penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia” Masalah lain adalah masalah HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah kerja Freeport yang ditengarai dilakukan untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan.

seandainya pemerintah negeri ini sadar akan perannya sebagai pelayan rakyat yang bertugas menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat maka kekayaan alam yang sangat besar itu bisa dinikmati oleh pemerintah dan rakyat Indonesia tanpa harus terus berhutang yang kini hutang Indonesia telah mencapai hampir 3000 Trilyun, bandingkan dengan penghasilan PT. Freeport selama 47 tahun yang jika pertahun mencapai Rp. 70 Trilyun. Maka selama 47 tahun PT. Freeport merampok kekayaan alam tambang emas Indonesia mencapai + Rp. 3290 Trilyun. 

Dari fakta tersebut kita bisa melihat secara nyata sembari bertanya untuk siapakah rezim pemerintah ini bekerja.? Untuk rakyat papua.? Ternyata rakyat papua ditelantarkan.! Untuk rakyat Indonesia.? Ternyata rakyat hanya ditipu dengan kebohongan yang ditutupi dengan segala macam tipu-tipu pencitraan.!

Firmansyah Mahiwa
Aktivis Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Jakarta Raya 


Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02023658


Pengunjung hari ini : 45

Total pengunjung : 385345

Hits hari ini : 161

Total Hits : 2023658

Pengunjung Online: 2