GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

PEPESAN KOSONG VISI KETAHANAN PANGAN UNGGUL INDONESIA 2030

Sabtu, 12 Maret 2016 - 11:16:52 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Wilayah Jakarta Raya | Dibaca: 4234x

Bagaimana Indonesia tahun 2030 mendatang dalam bidang ketahanan pangan? Benarkah Pemerintah Indonesia  mampumenjamin ketahanan, keamanan dan mutu pangan,penyediaan bahan baku industri dan kesejahteraan petani serta berdaya saing global?

 

Berdasarkan data statistik dunia, Indonesia adalah penghasil pertanian terbesar keenam dunia dengan nilai keluaran sekitar 60 milliar dollar Amerika Serikat (2007). Indonesia adalah produsen biji-bijian pangan (sereal) terbesar kelima dan produsen buah-buahan terbesar kesepuluh di dunia. Indonesia jugaprodusen beras nomor tiga di dunia setelah China dan India. Bahkan Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, nomor tiga untuk karet dan kakao, nomor empat untuk kopi, dan nomor enam untuk teh.

 

Kekayaan Indonesia yang melimpah ternyata tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya. Nilai impor yang semakin mampu mengolah hasil pertanian dan pangan. Krisis harga pangan yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh kekurangan bahan pangan. Peningkatan polulasi penduduk dunia pun tidak lebih besar daripada peningkatan produksi pangan dunia. Memang, sejak akhir Perang Dunia II populasi penduduk dunia telah bertambah dua kali lipat. Namun, produksi pangan dunia juga meningkat tiga kali lipat. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dunia mampu memberi makan bagi semua penghuninya.

 

Krisis pangan terjadi tidak lain karena distribusi yang rusak. Rusaknya distribusi ini adalah dampak logis dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. Celakanya, distribusi pangan ini banyak dipasok oleh perusahaan multinasional (Sygenta, Monsanto, Bayer Crop, BASF AG, dan Dow Agro) dengan nilai penjualan mencapai Rp 340 triliun. Begitupula disektor penjualan pangan (Rp 3.477 triliun) dikuasai oleh Nestle (menguasai perdagangan kakao dunia), Cargill (menguasai perdagangan pakan ternak), Unilever (menguasai pangan olahan), ADM,dan Kraft Foods.  Di sektor produksi pun sudah terjual ke perusahaan asing seperti Danone (Perancis), Unilever (Belanda), Nestle (Swiss), Coca Cola (AS), Hj Heinz (AS), Campbels (AS), Numico (Belanda), dan Philip Morris (AS).

 

Untuk mengatasi permsalahan tersebut, jelas diperlukan suatu sistem pengganti. Sistem yang mampu mengatasi rusaknya distribusi dari distribusi sarana produksi pertanian (Saprotan) hingga distribusi hasil pertanian. Sistem ini juga harus mampu mencegah terjadinya kegiatan spekulatif yang dapat memicu gejolak pasar. Satu-satunya sistem yang dapat merealisasikan hal tersebut hanyalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh Negara Khilafah menjamim pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu. Ini sangat berkebalikan dengan system Kapitalisme-demokrasi yang mengharuskan individu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

 

Hal yang paling mendasar dari sistem politik-ekonomi Islam adalah peran Negara yang luar biasa besar dalam mengatur urusan pangan. Campur tangan Negara dalam pengaturan pangan akan membuat para mafia pangan yang bersembunyi dalam baju SWASTA tidak akan leluasa. Hal ini tentunya sangat berbeda dalam system Kapitalisme-demokrasi yang meminimalisir fungsi Negara hanya sebagai fasilitator sehingga pengaturan kehidupan pangan diatur pihak SWASTA. 

 

Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan bagi tiap individu ini akan menentukan ketahanan pangan Negara.  Ketersediaan pangan yang cukup akan memutus rantai impor. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam kebijakan kapitalisme-demokrasi, impor merupakan kebiasaan yang lumrah terjadi

 

Maka sangatlah beralasan bila dikatakan Visi 2030 hanya omong kosong dari pemerintah demi menjalankan kapitalisasi dan demokratisasi di negeri tercinta. Akibatnya apa yang menjadi mimpi dalam visi tersebut hanya impian tanpa realitas. Lucunya, pemerintah mengajak masyarakat untuk “JANGAN MAKAN BANYAK-BANYAK”.Hanya dengan syariat Islam lewat Khilafah Islamiyah impian itu akan menjadi cita-cita, semangat, dan energi bersama untuk mewujudkannya.

 

Bobby Febri Krisdiyanto (Mahasiswa Pascasarjana FIK UI, Ketua GEMA Pembebasan Komisariat UI)



Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02076445


Pengunjung hari ini : 180

Total pengunjung : 404621

Hits hari ini : 416

Total Hits : 2076445

Pengunjung Online: 3