Membongkar Gurita Korporatokrasi Rezim Jokowi � JK

Beranda
Rubrik: Sorotan Aktual
Membongkar Gurita Korporatokrasi Rezim Jokowi � JK

Membongkar Gurita Korporatokrasi Rezim Jokowi � JK

Jumat, 01 April 2016 - 17:17:36 WIB
Share:

Oleh: GEMA Pembebasan Wilayah Yogyakarta | Dibaca: 425x

“Siapa bilang Jokowi tak punya pengalaman ? Diakan gubernur DKI, pengalamannya sebagai walikota solo. Tapi jangan tiba-tiba karena terkenal di Jakarta, terus capres, bisa hancur negeri ini, bisa masalah negeri ini. Ya, kalau sukses di Jakarta ya silakan … “(JK)

Masih ingat perkataan di atas ? Itu adalah perkataan Jusuf Kalla ketika diwawancarai Bisnis Indonesia TV yang mengangkat tema “Capres Muda”. Semenjak wawancara tersebut beredar di jagatmaya, cukup banyak kritik yang ditujukan kepada JK, khususnya para Jokowers dan relawan – relawan pendukung Jokowi. Lantas, muncullah pernyataan yang cukup menggelitik di salah satu artikel opini yang dimuat di media internet dengan menyatakan “pernyataan Jusuf Kalla telah mendahului Tuhan sebagai pencipta alam ini”. Benarkah perkataan Jusuf Kalla ? Atau memang hanya ucapan tong kosong nyaring bunyinya?

Rezim Peng-peng

Menanggapi pernyataan satire JK terhadap ketuanya, Jokowi, memang menjadi sebuah pro-kontra yang terjadi di masyarakat. Namun, jujur saja, memang sebetulnya sejak terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang nomor wahid di Indonesia pada pilpres 2014, sudah ada fakta-fakta kebenaran prediksi JK tersebut. Aroma ‘busuk’ persengkongkolan peng-peng (penguasa-pengusaha) ada dibalik ‘tirai’ kemenangannya (Jokowi). Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta ‘hot’ yang mengindikasikan adanya komplotan peng-peng dibalik pemerintahan yang menjunjung ‘mimpi’ Revolusi Mental ini. Sebut saja Jacob Soetoyo. Berdasarkan berita yang dilansir detik.com (15/15/14), Jacob ialah pengusaha yang mempertemukan Mega, Jokowi, dan para dubes asing di rumahnya. Dalam track record-nya, Jacob dikenal sebagai pengusaha sukses di Indonesia. Ia adalah presiden direktur, presiden komisaris, dan komisaris sejumlah perusahaan di bawah bendera Gesit Group. Salah satu perusahaannya, PT Gesit Sarana Perkasa, terlibat dalam pembangunan hotel elite JS Luwansa di Kuningan, Jakarta Selatan. (detik.com, 15/4/14).

Selepas kemenangan Jokowi-JK dalam pilpres 2014, aroma ‘busuk’ kongkalingkong peng-peng semakin tercium. Khususnya dalam susunan kabinet ‘Kerja’ yang sarat dengan kolaborasi peng-peng. Susunan kabinet ini sangatlah kontradiksi dengan janji Jokowi untuk membuat kabinet ramping yang digadangnya. Terlebih lagi kabinet kerja banyak berisikan pengusaha sukses di Indonesia. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, Jokowi telah inkonsisten dengan janji-janjinya pada masa kampanye lalu. (Selasa, 16/9). Siti Zuhro menyebutkan bahwa ternyata pengumuman 34 postur kabinet kemarin, janji-janji presiden Jokowiter bukti hanya sebatas wacana.

Selain ingkarnya janji kabinet ramping, banyak juga dari kalangan pengusaha yang menduduki kursi-kursi menteri. Bukan hanya sekedar jajaran pengusaha yang duduk ‘manis’ di kursi-kursi menterinya, melainkan mereka juga memberikan aroma ‘busuk’ neoliberal dalam kinerja-kinerjanya. Dalam opininya, Sri Indianti yang juga dimuat di suara-islam.com (12/11/14), menjelaskan bahwa Rini Soewandi yang diduga terlibat kasus BLBI pada masa Megawati (kerugian negara sekitar 600 triliun) justru kembali diangkat menjadi menteri BUMN. Selain Rini, masih banyak menteri yang juga berlatar belakang pengusaha sukses, sebut saja Susi Pudjiastuti (Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product), Arief Yahya (Direktur PT Telekomunikasi Indonesia Tbk), Rahmat Gobel (penguasa perusahaan National Gobel Group), Andi Amran Sulaiman (holding Tiran Group), dan masih banyak menteri- lainnya yang jugamenjadi penguasa-penguasanya pengusaha!

Ancaman Kedaulatan Negara

Adanya kabinet peng-peng ternyata membuat persoalan negeri tidak pernah selesai. Bahkan semakin parah !. Kedaulatan negara semakin terancam. Bisa kita lihat bersama dari awal pemerintahan Jokowi. Kompasiana.com (20/10/15) mempublikasikan sebuah artikel dengan judul 30 Prestasi “Gila” Presiden Jokowi 1 tahun. Masihkah ingat kasus kenaikan harga BBM yang tidak wajar pada akhir tahun 2014 ? Sesuatu yang tidak wajar ketika harga minyak dunia turun, pemerintah malah menaikkan harga BBM. Kemudian, kasus Budi Gunawan (BG) yang digadang menjadi kapolri juga mencuat di publik. Rakyat menuntut tidak diangkatnya BG sebagai kapolri karena sudah sangat jelas track record-nya dalam kasus-kasus di ranah kepolisian. Namun, tetap saja ada upaya untuk menaikkan, walaupun pada akhirnya BG menjadi wakil ketua kapolri saat ini. Akan tetapi sikap ‘berani’ untuk tidak menaikkan saja sudah diragukan.

Selain kasus di atas, masih banyak lagi kasus yang terjadi yang juga memunculkan keanehan pada rezim Jokowi-JK ini. Kasus kebakaran hutan yang sudah jelas pelaku-pelakunya (sudah ada list pelaku kebakaran), masih juga menteri dan presiden tidak bersikap untuk segera menyelesaikannya. Apa susahnya menindak pelaku kebakaran ? Berikutnya, kasus perpanjangan PT Freeport Indonesia juga menjadi isu besar di tahun 2015. Isu ini menjadi titik nadir keberpihakan Jokowi kepada rakyat. Dan ternyata jauh dari harapan, Jokowi memberikan sinyal perpanjangan PT Freeport dengan memberikan 5 syarat yang harus dipenuhi perusahaan besar AS ini. Luar biasa bukan ? Dan masih banyak kasus lainnya seperti “Papa Minta Saham” dan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan gonjang-ganjing tawaran TPP pada rezim peng-peng ini!

Saatnya Revolusi Islam !
Mengakarnya kasus demi kasus yang sarat dengan kepentingan asing menjadi bukti adanya penjajahan gaya baru (neoimperalism) dengan alat penjajahannya berupa pengelolaan negara ala neoliberalisme yang tumbuh subur di rezim Jokowi – JK. Ini semakin memperjelas arah perubahan yang harus diusung! Bukan hanya mengganti rezim, tetapi juga sistem. Inilah yang senantiasa digaungkan oleh GEMA Pembebasan agar kita senantiasa jeli dalam melihat problematika yang terus mengancam negeri ini. Kekacauan birokrat-birokrat yang tak peduli nasib rakyat tidak hanya karena mereka tidak ‘becus’ mengelola negeri, tetapi karena sistem ini juga mendorong mereka memuluskan program-program demi memuluskan kepentingan bisnis dan politik mereka. Bahkan system saat ini melahirkan rezim dan kabinet yang sarat akan kepentingan penjajah barat maupun timur!

Rezim Jokowi – JK yang sudah ada ini membuktikan adanya hal itu. Mereka dilahirkan dari rahim Kapitalisme-Sekuler yang dikembangkan dari system politik Demokrasi. Dari situlah, semua muncul sebagai antek-antek negara kapitalisme Barat dan Timur. Mereka bergerak sesuai dengan kepentingan dan arahan penjajah. Mereka berusaha memuluskan kehendak ‘Papa’ yang senantiasa memaksa mereka untuk tunduk dan patuh pada ‘ketiak’ penjajah. Maka lengkaplah kolaborasi negara adikuasa Barat dan Timur yang melakukan neo-imperialisme di tanah Indonesia.

Oleh karena itu, sikap kita dalam catatan kecil ini adalah REVOLUSI ISLAM !. Yakni sikap perubahan mendasar (taghyiiru al-asaasi) dengan mengubah ideologi Kapitalisme-Sekuler dengan Islam. Hanyalah Islam yang mampu melahirkan kesejahteraan dan kedaulatan yang nyata. Dari Islamlah, muncul pemimpin dan kepemimpinan yang amanah. Dari Islamlah, muncul birokrat-birokrat yang terpercaya memimpin negeri ini. Jadi mari gaungkan perubahan dengan Ideologi Islam.! Salam Islamic Revolt.