GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

Orasi mahasiswa UI; Politik Akademis Bukan Politik Praktis

Kamis, 08 September 2016 - 13:11:11 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Wilayah Banten | Dibaca: 2367x

Ramai video mahasiswa UI berorasi mengenai pilkada DKI, dinilai sebagian orang, orasi tersebut termasuk ke dalam kategori politik praktis. Benarkah demikian? Padahal mahasiswa sejak masa kolonial selalu menyumbangkan peranan politis, perubahan konstelasi orde lama ke orde baru dan dari orde baru ke reformasi juga tidak lepas dari sumbangsih politis mahasiswa. Dalam hal ini prof. Selo Sumardjan mengkategorikan politik menjadi dua; yakni, politik praktis dan politik akademis. Dalam hal politik praktis, seperti yang kita ketahui, di sini berperan para pelaku politik (politisi). Yakni, warga negara yang dengan sadar dan sengaja menggunakan kekuatan - kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara. Para politikus ini bergerak dalam wadah partai politik yang berhasrat untuk menduduki lembaga-lembaga politik, dalam ranah eksekutif seperti, bupati, gubernur, dan puncak tertingginya adalah presiden. Sementara dalam ranah legislatif sebagai DPRD, DPRD dan dalam lembaga- lembaga politik lainnya. 


Dalam sistem demokrasi sendiri, secara pasti partai politik memiliki kesadaran politis akan adanya pesaing (lawan politik) yang berhasrat pula untuk menguasai lembaga-lembaga politik yang ada. Sehingga mendorong terjadinya perebutan kekuasaan negara, dan sering kali dalam menghadapi masalah kenegaraan para pelaku politik praktis tidak lagi berpijak pada kepentingan umum melainkan kepentingan partainya masing-masing. Sementara itu yang dimaksud politik akademis adalah pengkajian kehidupan politik suatu bangsa atau negara. 

Dalam mengkaji hal ini prof. Selo Sumardjan mengindikasikan perlunya kompleksifitas kajian. Karena adanya keterkaitan yang saling mempengaruhi antara bidang politik, agama, ekonomi, dan sosial bahkan teknologi. Dalam bidang ini yang berperan adalah para intelektual, baik ilmuwan, dosen, maupun mahasiswa. Jika wilayah para politisi adalah kursi eksekutif, maupun legislatif seperti DPR dan DPRD maka, wilayah para pelaku politik akademis ini adalah perguruan tinggi, forum penelitian, lembaga mahasiswa bahkan jalanan. Relevansinya dengan video orasi mahasiswa UI di depan gedung rektorat yang diklaim oleh sebagian orang sebagai politik praktis tersebut, benarkah demikian? Secara sederhana dapat kita analisa;

Pertama, apa yang diungkap oleh mahasiswa yang mengenalkan diri bernama Bobi Febrik Sedianto tersebut adalah fakta dan bersifat umum, yakni angka kemiskinan yang bertambah (bertambah 15.630 orang menjadi data BPS), pengangguran yang tinggi (8,36 %), kriminalitas, kasus RS. Sumber Waras dan proyek reklamasi yang tidak tahu kejelasannya. 

Kedua, berkenaan dengan kepentingan umum masyarakat jakarta. Yakni, penolakan terhadap kepemimpinan Ahok yang dinilai zhalim terhadap rakyat, kemungkinan terkait dengan kebijakan Ahok dalam melaksanakan penggusuran yang dinilai semena-mena oleh banyak kalangan. 

Ketiga, tidak bersifat pribadi, maksudnya adalah jauh dari mengejar kepentingan pribadi mahasiswa bersangkutan. Hal ini dapat kita tangkap dari pernyataan akhir mahasiswa yang menghimbau dengan adanya momentum pilkada ini untuk mengganti sistem demokrasi dengan sistem khilafah. Seandainya pernyataan mahasiswa ini dilandasi oleh kepentingan pribadi tentu seharusnya ia menyarankan kepada masyarakat untuk memilih nama bakal calon gubernur saingan Ahok yang sesuai dengan kepentingan dirinya pada pilkada DKI mendatang. Atau paling tidak menunjukan ciri-ciri spesifiknya.

 Keempat, kata “kafir” bukan termasuk delik pidana dan tidak melanggar SARA. Karena, di dalamnya tidak ada unsur kebencian. Lain halnya jika kalimatnya “usir etnis cina” maka kalimat ini mengandung delik pidana sara, karena mengandung unsur kebencian. Atau kalimatnya “haram pemimpin kafir, usir cina, kejar mereka”. Kalimat “usir cina, kejar mereka” ini menjadi SARA (delik formil) karena mengandung unsur kebencian. Hal ini berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Lain halnya lagi jika KPU selaku pelaksana teknis pemilihan umum melarang calon pemimpin berdasarkan ras, etnis dan agama. Maka, hal ini masuk ke dalam delik pidana  SARA. Hal ini berdasarkan Pasal 4 UU No. 40 Undang-Undang tersebut di atas. 

Kelima, Adapun muatan ideologis dalam orasi mahasiswa tersebut, tidak lantas menjadikan orasi tersebut menjadi subjektif dan tidak akademis lagi. Karena, seruan menegakkan khilafah merupakan kesimpulan dari usaha pengkajian terhadap bahan kajian berupa fakta lapangan dan ideologi demokrasi. Artinya seruan tersebut bersifat rekomendasi ke arah perbaikan yang menjadi ciri standar ilmiah. Walaupun sebenarnya dalam teori kritis sejak Horkheimer, positivisme ilmu-ilmu sosial dinilai menyembunyikan dukungan terhadap status quo dengan kedok objetivisme. Sehingga dengan dalih objektivisme sebuah kajian akademis mengenai kehidupan politik dan sosial hanya mampu mengakui adanya kesenjangan dan penindasan serta memaparkannya semata tanpa bisa mengubahnya. 

Kesimpulannya, orasi mahasiswa tersebut lebih tepat disebut sebagai politik akademis bukan politik praktis. Sehingga jauh dari kata berbahaya, justru yang berbahaya adalah jika mahasiswa diam ketika melihat ketidak normalan. Orasi tersebut memang bercorak politis tapi tidak bercorak kekuasaan. Di lain sisi sangat disayangkan jika orasi tersebut dipermasalahkan, melalui kepala humas dan KIP UI dipandang tidak mengindahkan etika kegiatan akademik. Etika kegiatan akademik seperti apa yang dimaksud, jika hal ini bias, maka dapat membahayakan suara kritis mahasiswa. Sementara itu, dinilai telah melanggar Ketetapan Majelis Wali Amanat (No.008/SK/MWA-UI/2004) tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus UI Pasal 8 yang menyatakan “Warga Universitas Indonesia dilarang melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnisitas, gender, dan orientasi sosial, orientasi politik dan cacat fisik.” Padahal tidak ada indikasi diskriminasi atas dasar agama ataupun ras dalam orasi tersebut, seperti diuraikan pada poin empat.


Patut pula untuk dipertanyakan, kenapa UI yang mempermasalahkan suara mahasiswanya yang mengkritik Ahok. Seperti yang kita ketahui Laboratorium Psikologi Politik UI menyatakan bahwa Ahok menjadi sosok paling direkomendasikan pakar untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Lembaga yang dipimpin oleh Hamdi Muluk itu disinyalir oleh Muslim Arbi sebagai konsultan politik Ahok. Karena, survei yang dilakukan lembaga UI itu disetting untuk kemenangan politik. 

Satu hal yang harus kita pahami, bahwa peran politis mahasiswa memiliki akar tradisi yang kuat sejak masa kolonial. Denyut nadi mereka ikut merasakan setiap kegetiran yang dialami masyarakat, yang mendidihkan darah juang mereka untuk mengikhtiarkan perubahan. 

Terakhir saya akan tutup dengan ungkapan indah prof. Deliar Noer; “Mereka bagaikan sekelompok koboi dalam film-film Amerika yang ingin membela suatu kota kecil dari serangan perampok. Dan bila berhasil, koboi-koboi itu melanjutkan perjalanan kembali. Atau juga bisa dikatakan mereka bagai resi yang turun dari pertapaan (mencari ilmu, kini di kampus), mengingatkan semua penguasa dan orang besar tentang bencana yang akan tiba, kemudian mereka kembali ke pertapaannya (kampusnya). Atau mereka bagaikan memenuhi tuntutan amar ma’ruf nahyi mun’kar. Kalau begitu mengapa pula mereka kita halangi dan kita rintangi?” 


Bahan Kajian 

1. Video Orasi Boby Fedrik Sedianto 

2. Gejolak Reformasi Menolak Anarki; Dedy Djamaluddin Malik (Ed.) 

3. Kritik Ideologi; Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan; Fransisco Budi Hardiman 

4. Pemikiran Politik Barat; Ahmad Suhelmi 

5. Kata “KAFIR”, Bukan Delik Pidana; Chandra Purna Irawan (Sharia Law Institute)

 

Purna Akbar

(Aktivis GEMA Pembebasan Wilayah Banten, Mahasiswa IAIN SMH Serang, Banten) 


Komentar: 4
Hasan NS
08 September 2016 - 16:07:18 WIB
kata kafir jelas sebuah ungkapan kebencian. Klopun mau lebih baik mnggunakan dgn bahasa yg lebih santun dan ahsan, yani non muslim. Non muslim itu blm tntu kafir. Allah maha adil. Jika kita dilahirkan dari orang tua yg non muslim, blm tntu juga kelak bisa jd mualaf. Al-Maraghi dalam tafsirnya menukil pendapat Imam Ghazali ttg sikap manusia terhadap dakwah terbagi tiga:
1. kelompok manusia yang sampai dakwah Islam dengan benar. maka mereka kena khitob (kewajiban) untuk mengikuti dan membenarkan.
2. kelompok manusia yang tidak sampai dakwah islam. kelompok ini termasuk kategori RUFI'A AL-QOLAM atau ndak kena khitob (kewajiban).
3. kelompok manusia yang sampai dakwah islam tapi dalam bentuk yang salah sehingga mereka menjadi apriori, semacam kabar ttg islam yang sampai kepada mereka adalah teror dsb. kelompok ini juga RUFI'A AL-QOLAM.
Wallahu a'lam..

sikecil
09 September 2016 - 14:42:16 WIB
kabarnya kemarin ada yang orasi di video terkait tolak menolak Ahok, lalu akhirnya tetap minta maaf kepada kampus.

ngeong
09 September 2016 - 20:18:45 WIB
Kalau ngak salah, kalau ngak sara, kalau ngak apa-apa.
Ngapain minta maaf. Bikin malu saja.
Katanya rela berkorban sampai tetes darah terakhir. Belum berdarah-darah, baru digeretak doang sudah tepar..

Zhilal el-Furqaan
09 September 2016 - 21:08:45 WIB
Memang yang disampaikan Boby tidak bersifat pribadi, tetapi ingat, tidak boleh juga kepentingan golongan, bukan hanya pribadi. Apakah orasi itu tidak subjektif dan akademis? Pertanyaannya, bagian mana dari orasi itu yang akademis? bagian mana yang ilmiah?
Kemudian, Anda hubung-hubungkan lagi dengan prasangka UI mendukung Ahok. Wow, hebat sekali mahasiswa seperti Anda cara berpikirnya. Sebagai mahasiswa, apa dasar tuduhan tersebut? Anda gunakan "sebagaimana kita tahu" yang jelas itu menunjukkan sebuah sesat pikir.
Apakah Anda sudah membaca surat dari HUMAS UI? Apakah Anda paham bahwa UI tidak mempermasalahkan mahasiswa mengkritik Ahok, tetapi UI mempermasalahkan mahasiswa tersebut sudah menyalahi aturan yang berlaku di UI, baik aturan formal maupun etika akademis di UI. Apa itu? Pertama, mahasiswa tersebut menggunakan atribut UI padahal ia tidak sedang mewakili UI, ataupun lembaga yang berada di UI secara resmi.
UI tidak pernah melarang adanya diskusi-diskusi ilmiah. Jangan lupa, gema pembebasan sering melakukan diskusi di perpustakaan pusat UI mengenai khilafah dan syariah. Penah juga di FIB UI, bahkan deklarasi Gema Pembebasan juga di UI. Semua itu tidak dipermasalahkan, kenapa? Karena semua itu sifatnya diskusi yang akademis, walaupun UI sadar terdapat indoktrinasi ideologi Hizbut Tahrir di sana.
Sebagai mahasiswa yang katanya agen perubahan, Anda harus membawa perubahan itu dengan baik, bukan dengan hujatan dan kedengkian. Ingat, Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan hujatan dalam dakwah.


<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>


P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02277905


Pengunjung hari ini : 171

Total pengunjung : 449035

Hits hari ini : 896

Total Hits : 2277905

Pengunjung Online: 7