GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

LIBERALISASI KEBIJAKAN PERTAHANAN: KADO PAHIT DI HUT-71 TNI

Rabu, 05 Oktober 2016 - 14:51:30 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Pusat | Dibaca: 3294x

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, peringatan HUT Ke-71 TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober mendatang, tidak akan ada parade pertunjukan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Alasannya, tidak ada persenjataan terbaru. Harusnya begitu, karena  hari jadi TNI sebaiknya dijadikan ajang akselerasi kualitas konseptual dan teknikal untuk meningkatkan kapasitas pertahanan terkhusus wilayah perbatasan dalam menghadapi ancaman pergeseran pusat gravitasi geostrategic dari poros atlantik ke poros pasifik. Satu bentuknya, merembes masuk konflik Laut Cina Selatan (LCS) ke Natuna seiring klaim Tiongkok.

Tensi Dinamika lingkungan strategis di laut Cina Selatan (LCS) kian memanas. Terkhusus di Spratly dan Paracel Island seiring reklamasi 7 pulau pasir oleh Cina.Dunia mengetahui 2 pulau tersebut, adalah pusat titik sengketa perbetasan beberapa negara ASEAN dan China, juga melibatkan Taiwan.Dinamika bertambah panas, ketika sengekata perbatasan mulai merembes ke wilayah TeritorimaritimIndonesia, tatkala mencuat Isu klaim Tiongkok atas 2,361 Km persegikepulauan Natuna.

Laporan Pentagon menyatakan, sejak Desember 2013 Tiongkok telah mereklamasi sekitar 2.900 hektar lahan LCS, terkhusus di Ferry Croos Reef yang merupakan bagian dari kepulaun Spratly. hingga Agustus 2015  lalu, proses reklamasi telah selesai. Saat ini Cina telah masuk sesi pembangunan sipil dan fasilitas militer.

Namun jauh sebelum itu, sejak 1998 Ferry Cross Reef yang disebut Cina sebagai Yongshu Reef telah dimasukan dalam peta administrasi kota Shansa Provinsi Hainan Cina Selatan. Sejak itu, disana telah dibangun landasan udara, rumah kaca dengan luas 500 Km persegi dan ditempatkan 200 personil tentara pembebas rakyat Cina. Menariknya, di sana juga sudah berdiri kokoh landasan terbang dengan panjang 3 Km dan lebar 300 m, yang lebih dari cukup untuk menampung jet pemboman H-6 dan pesawat angkutan militer besar Y-20.

Spratly merupakan salah satu di antara 4 pulau yang menjadi titik sengekata perbatasan antar beberapa negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia) dengan Cina juga melibatkan Taiwan. 3 pulau diantaranya adalah kepulauan Maccdesfield, Pratas dan Paracel.Namun yang vocal hanyalah Paracel dan Spartly.

Namun akhir-akhir ini juga masuk Natuna, seiring dengan klaim Tiongkok. Bahkan Tiongkok telah memasukan sebagian besar wilayah Natuna ke dalam nine deshed line pada peta teritorialnya yang diproduksi pada tahun 1974. Artinya klaim terhadap Natuna sudah sejak lama.

Parcel dan Spratly adalah 2 pulau yang letaknya tepat ditengah LCS, sehingga memiliki kualitas strategis tinggi dalam jalur navigasi internasional LCS.barang siapa yang bisa menguasainya, maka dia akan menguasai Sea Land of Comunication (SLOC) dan Sea Land of Trade (SLOT). Jika seperti itu, maka penguasanya juga akan menguasai lalu lintas investasi, perdagangan dan pariwisata internasional yang nilainya mencapai US$ 5,3 triliun per tahun termasuk 85% pasokan minyak dunia dari Asia timur.

Ini juga belum menghitung, posisi kekayaan energiLCS yang diperkirakan mencapai 10 milyar ton dan cadangan ikan mencapai 1.057.05 juta ton.Terkhusus di Spratly yang dicap sebagai wilayah dengan potensi cadangan migas terbesar ke 4 dunia menggeser posisi Qatar. Jadi jelas terlihat motif dasar sengekata wilayah perbatasan tersebut.

Namun dibalik perkara tersebut,agresifitas Cina berbasis kekuatan militer, terbukti melanggar konvensi hukum laut internasional (UNESCO) PBB dan kesepakatannya dengan 10 negara ASEAN terkhusus yang bersengketa dengannya dalam Declaration on the Conduct of parties in the sout china sea (DOC) pada 2002 lalu yang saat ini telah dimodernis menjadi Code of Conduct (COC). Karenanya upaya klaim dan reklamasi Cina tidak berdasar hukum internasional.

Saat yang sama negara-negara ASSEAN yang bersengketa dengannya ditekan melalui negosiasi diplomasi bilateral bohongan, karena CIna justru menekan dengan kekuatan milternya. Tujuannya agar perkara ini tidak dibawa ke PBB untuk diselesaikan lewat mekanisme internasionalisasi berbasis hukum laut Cina Selatan yang dituangkan dalam UNESCO PBB baik yang ditanda tangani pada 10 Desember 1982 di Montegue Bay maupun 1985 di Jenewa. Karena Cina mengetahui bahwa tindakannya berlawanan dengan hukum, dan akan mendapatkan perlawanan internasional terkhusus dari negara-negara maju yang mempunyai kekuatan militer, ekonomi dan politik besar dikancah internasional seperti Amerika dan Uni Eropa.

Namun, ini juga menjadi dilematis tersendiri bagi ASEAN dan Indonesia. Memilih membawa perkara ini ke PBB dan penyelesaiannya dijamin 100% akan memuat kepentingan Amerika dan sekutu dalam menentukan masa depan LCS, ataukah face to face dengan Cina yang kemungkinan besarnya menggunakan pendekatan militer dari pada diplomatik? Jawabannya, dapat membuat pecah kepala dalam menganalisanya.

Terlepas dari masalah itu, bagaimana dengan nasib Indonesia?Paracel dan Spratly memang tidak masuk dalam teritori maritim nasional jika merujuk pada Wawasan Nusantara yang ditanda-tangani Juanda Kertawidjaya pada 13 Desember 1957.Namun Indonesia sebagai ketua ASEAN, berkewajiban bertindak sebagai mediator dalam mengelola konflik LCS.Bagaimanapun ini menyangkut ketahanan kawasan regional. LCS merupakan jalur pelayaran perdagangan strategsi yang bersinggungan dengan ALKI I,II dan III. Jika LCS di politisasi oleh Cina, maka bukan saja ketahanan regional yang terganggu tapi juga ketahanan dan keaulatan nasional.

Apalagi rembesan klaim tiongkok sudah menjulur masuk ke Natuna, bahkan sudah sejak 1974.Kepemilikan Indonesia terhadap Natuna memang jelas berbasis dasar hukum Internasional.jika terjadi sengekata maka akan dibawa ke PBB dan mendapatkan perlindungan penuh. Tapi apakah ada jaminan, jika suatu saat nanti klaim Cina terhadap Natuna berbuah konflik dengan Indonesia dan dibawa ke PBB, keputusan masa depan Natuna akan terlepas dari kepentingan negara adikuasa semisal Amerika dan Uni Eropa yang bersebarangan Ideologi dengan Cina serta koalisi kekuatan ekonomi BRICS yang mendukungnya saat ini?

Menggunakan pendekatan diplomatik dengan Cina pun hampir mustahil, pasalnya Cina adalah kekuatan militer terkuat kedua di dunia setelah Amerika. Untuk kepentingan hegemoni Asia Timur, apapun akan dilakukan dengan kekuatan militernya. Lihat saja surat diplomatik yang dikirimkan Indonesia sejak 1993 untuk mempertanyakan klaim Cina terhadap 90% LCS, tidak dibalas sampai sekarang.

Sampai disini, mau tidak mau Indonesia harus mempunyai ketegasan terhadap Cina.Jika instumen diplomatik tidak diterima Cina, tak ada jalan lain, kita harus face to face militer dengan Cina. Jika seperti itu, sudah seberapa kuat strategi pertahanan dan militer Indonesia dalam mengahadapi konflik LCS terkhusus Isu Natuna?

Dalam UU No. 3/2002 tentang pertahanan negara tepatnya pasal 13 ayat 1 dan 2 menyatakan, presiden bertanggung jawab menyusun kebijakan umum pertahanan. Selanjutnya akan dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan sistem pertahanan negara oleh seluruh lembaga pertahanan. Karenanya, sejak 25 Agustus 2015 kemarin, Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden No 97/2015 sebagai pengganti PP. No 41 tahun 2010 tentang kebijakan pertahanan umum yang disusun oleh presiden SBY.

Kebijakan umum pertahanan Jokowi itu, jika diselaraskan dengan rancangan yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra pertahanan 2015-2019, disesuaikan dengan isu strategi yang selaras dengan peningkatan kapasitas pertahanan dan penguatan stabilitas kemanan nasional. Isu strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi 7 sub isu strategis yang jika ditarik relasinya dengan konflik didaerah perbatasan maka akan ketemu dengan 2 point yakni, gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di daerah perbatasan dan sistem keamanan nasional yang integratif.

Namun isu stratgeis tersebut masih terlalu bersifat makro dan tidak menunjuk secara pasti terkait dengan isu sengketa perbatasan LCS terkhusus isu klaim Natuna oleh Tiongkok. Karenanya, pemerintahan Jokowi belum punya satu perencanaan utuh dalam menghadapi konflik LCS terkhusus isu Natuna.

Apalagi kebijakan umum pertahanan Jokowi PP No. 97/2015 itu, dirancang dengan merujuk pada strategi pertahanan dan kebijakan negara yang disusun dan diterbitkan oleh departemen pertahanan pada 2007-2008 kemarin.Dimana pada saat itu isu konflik LCS terkhusus Spratly, Paracel dan Natuna belum sepanas saat ini. Karenannya dalam proses penyusunannya belum menjelaskan secara luas dan mendalam terkait konflik LCS itu.

Dalam strategi dan kebijakan pertahanan yang dirumuskan departemen pertahanan, sesuai dengan postur 2010-2029, ditujukan untuk mencapai pembangunan pertahanan periode 2010-2014 yang dibagi menjadi 3 periode pelaksanaan 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024 di https://mobile.facebook.com/595917673928678/photos/a.595924337261345.1073741828.595917673928678/595924247261354/?type=3&_ft_=top_level_post_id.595924247261354%3Atl_objid.595924247261354%3Athid.595917673928678%3A306061129499414%3A69%3A0%3A1477983599%3A3790819201880990306mana saat ini telah sampai pada tahap pelaksanaan periode 2015-2019. Inti dari strategi dan kebijakan pertahanan tersebut diarahkan untuk memenuhi minimum essential force (MEF).

Model peningkatan kapasitas pertahanan nasional berbasis kebijakan MEF, dilakukan dalam bentuk peningkatan anggaran, modernisasi alutsista, pengembangan postur pertahanan serta penambahan komponen cadangan di seluruh lembaga pertahanan terkhusus TNI untuk menjaga ketahanan negara termasuk di daerah perbatasan terkhusus isu Natuna akibat potensi rembesan sengketa perbatasan di Parcel dan Spratly. Dimana perencanaan ini belum terlihat dalam kebijakan pertahanan pemerintah sampai detik ini.

Artinya pemerintah belum mempunyai perencanaan utuh dalam kebijakan pertahanan yang secara spesifik ditujukan untuk melindungi Natuna akibat rembesan konflik LCS.jangan dulu bicara soal Natuna, secara menyeluruh masih ada banyak problem terkait dengan kebijakan pertahanan negara, yang dimulai dari sistem pengaanggaran yang tidak memenuhi ketercukupan kapasitas belanja pertahanan.

Hal ini bisa dilihat pada kebutuhan anggaran dalam MEF 2010-2014 yang mencapai 1,8%-2,1% terhadap PDB, yang difokuskan untuk pembangunan matra darat, laut dan udara masing-masing 30%. Tapi yang dianggarkan pada periode itu tak lebih dari 0,8%-0,9% terhadap PDB. Alokasi itu terendah jika dibandingkan anggaran pertahanan 9 negara ASEAN lainnya yang sudah diatas 2%. Dalam alokasi 2015 pun sama, anggaran yang dibutuhkan adalah 2,2%-2,61%, tapi yang direalisasikan hanya Rp 95 triliun meningkat 11,4% atau Rp 11,6 triliun dari 2015 kemarin Rp 83,4 triliun, dimana peningkatan itupun belum mampu mencapai angka 1,3% terhadap PDB.

Masalah tak sampai di situ, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pertahanan dengan sikap patuh dan tunduk malah melibatkan Amerika dalam proses penyusunan renstra Pertahanan periode 2015-2019. Hal ini ditandai dengan penandatangan Action Plan 2015 antara Kemhan dan Tim Defense Institution Reform Initiative (DIRI) untuk memperluas cakupan program DIRI secara kelembagaan maupun secara substanstif.

Selain Ditjen Renhan, Action Plan DIRI 2015 melibatkan Ditjen Strahan, Pothan, satuan kerja unit organisasi TNI dan Angkatan. Penandatanganan Action Plan 2015 diharapkan mempererat kerjasama antara kedua negara dibidang pertahananbahkan digadang-gadang akan meningkatkan Confidence Building Measures dan peningkatan sistem dan manajemen pertahanan di Indonesia.

Jika seperti itu, makasungguh naif untuk tidak dikatakan bodoh sekali, renstra pertahanan yang harusnya menjadi kebijakan rahasia dibiarkan terbaca oleh Amerika bahkan dipersilahakan untuk terlibat dalam proses penyusunannya sampai ke dalam hal-hal teknis semisal pendefinisian ancaman, bagaimana pemeliharaan pasukan, membangun minimum essential force, dan prioritas pembelanjaan alutsista dengan keterbatasan anggaran.

Renstra merupakan kebijakan pertahanan nasional masa depan negara, jika saat ini sudah telanjang di hadapan pihak asing, lalu apakah kita masih punya pertahanan?Mari biarkan Presiden Jokowi saja yang menjawab!Jadi terlihat jelas sandiwara TNI pada matra darat, laut dan udara selama ini yang dipertontonkan di Natuna dalam serangkaian aksi tanggap maupun sesi latihan.



Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02277965


Pengunjung hari ini : 174

Total pengunjung : 449038

Hits hari ini : 956

Total Hits : 2277965

Pengunjung Online: 6