GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

BLBI TAK BOLEH KARAM

Rabu, 08 Februari 2017 - 20:30:12 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Wilayah Sulselbar | Dibaca: 1029x
2016 tampaknya menjadi tahun kemenangan besar bagi para bankir koruptor yang terlibat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Semua lembaga hukum yang berwenang menangani kasus tersebuttempak mandul tak bertenagamewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Tidak terkecuali pemerintah dan DPR yang telah membentuk tim ahli dan angket hingga ancaman interpelasi, tapi semua usaha itu acap kali layu untuk memperjelas mega korupsi ini.

Yang paling mencengangkan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) oleh mantan persiden Megawati lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan terbitnya inpress No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada  Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, atau yang lebih dikenal dengan Inpres Tentang Release and Discharge (R&D). Dimana Inpres ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang pemberantasan korupsi.

KPK sebagai lembaga yang paling diharapkan dalam kasus BLBI ini, justru dalam formasi baru di tahun 2015 menyatakan belum menemukan alat bukti  yang kuat terjadinya tidak pidana korupsi. Pernyataan KPK ini kontras dengan pernyataan Abraham Samad pimpinan KPK sebelumnya, yang menyatakan sudah memiliki alat bukti yang cukup dan siap memanggil nama-nama yang diduga terlibat dan mengetahui kasus tersebut. Di tahun 2016 kabarnya KPK akan tutup buku dalam kasus ini, beberapa waktu kemudian kabar itu dibantah lagi oleh KPK. Hal ini menggelayutkan keraguan besar tentang fungsi, peran dan kemampuan KPK dan mitra lembaga hukum lainnya.
Sudah lima kali pergantian rezim semenjak awal BLBI dikucurkan di era Persiden Soeharto, tapi sampai hari ini 255 juta rakyat sebagai korban dari kejahatan kerah putih itu tak kunjung mendapat penjelasan yang memuaskan. Para bankir koruptor BLBI seakan tidak tersentuh. Serupa dengan DPR di setiap era rezim tidak ada upaya serius dalam pengungkapan kasus BLBI, ini kalau tidak mau disebutkan rezim melindungi para bankir koruptor BLBI itu.

Kerugian Negara
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat kasus BLBI, yang awalnya Rp. 650 Triliun tahun 1998, cicilan pengembalian hutangnya dengan bunga dan obligasi rekapitulasi fix rate dan variable rate pada 2015 lalu telah merugikan negara hingga Rp 2000 Triliun hingga terancam sebesar Rp 5000 Triliun sampai tahun 2033 dan telah diperpanjang hingga 2043. Jika ingin diputar kembali rekam sejarah, awalnya hanya Rp147 triliun BLBI yang dikucurkan ke 48 bank umum nasional. Sungguh jumlah angka-angka yang meruntuhkan ruang rasional 255 juta rakyat Indonesia, karena pasca dikemplang oleh para obligor BLBI, utang-utang itu berpindah kepemilikan kepada rakyat.

Kerugian lainnya adalah dalam penerbitan Inpres No 8 tahun 2002 berdasarkan Tap MPR NO VI/MPR/2002 oleh persiden Megawati. Hasil dari inpres itu adalah terbitnya Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada sejumlah obligor BLBI. SKL yang diterbitkan Megawati ini bukannya menyelesaikan masalah kewajiban utang para obligor BLBI, tapi justru membuka babak baru skema perampokan uang negara. Ini dikarenakan memungkinkannya para obligor BLBI untuk membayar utangnya bukandalam bentuk uang, tapi beralih menjadi penyerahan aset. Setidaknya ada lima obligor BLBI yang tersenyum dengan SKL ini, diantaranya Anthony Salim, Sjamsul Nursalim, Bob Hasan, Sudwikatmono, dan Ibrahim Risjad.

Menarik garis kejanggalan dari penyelesaian utang Anthony Salim sebagai pemilik BCA dan Salim Group.Kwik Kian Gie di dalam artikelnya yang berjudul “Interpelasi BLBI Kasus BCA”, menyebutkan jikapemerintahan Megawati menganggap 92,8% saham BCA setara dengan Rp. 23,99 Triliun sisa utang BCA. Perlu diketahui jika keluarga salim masih memiliki utang kredit kepada banknya sendiri yakni BCA sebesar Rp. 52,7 triliun, yang berarti utang keluarga salim beralih kepada pemerintah. Utang ini dibayar oleh keluarga salim dengan Rp. 100 miliar tunai dan 108 perusahaan.

Untuk memperkuat argumennya, pemerintah menggunakan empat lembaga keuangan yaitu Danareksa, Bahana, Lehman Brothers, Price Waterhouse Coopers (PWC) untuk  menakar nilai 108 perusahaan ditambah dengan Rp. 100 miliar. Hasilnya tiga lembaga yakni  Danareksa, Bahana dan Lehman Brothers menilai nilai asset dan saham keluarga Salim itu menutupi utangnya bahkan berlebih.

Price Waterhouse Coopers (PWC) juga diminta pemerintah untuk menakar nilai kompensasi keluarga Salim tersebut. Hasil penilaiannya ternyata jauh dari penilaian ketiga lembaga sebelumnya, hasil yang didapatkan dari penjualan 108 perusahaan hanya Rp. 20 miliar saja.

Cerita BCA masih berlanjut. Untuk menyehatkan kembali BCA pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp. 60 triliun, sebelumnya BCA sudah memiliki laba sebesar Rp. 4 triliun.Jika di awal tadi pemerintah telah menukar utang BCA dengan penyerahan saham BCA, atau dengan kata lain membeli 92,7% saham BCA sebesar Rp. 23,99 triliun. Maka total uang rakyat yang telah masuk ke BCA sebesar Rp. 87,99 triliun. Tampak jelas serangkaian usaha dan pengorbanan luar biasa dari rezim Megawati untuk menyelamatkan keluarga Salim dan BCA.

Serangkaian ulasan di atas belum apa-apa. Hal yang akan mencabik nurani dan rasio adalah, di kemudian hari BCA dijual kepada Farallon Capital sebuah perusahan investasi asal AmerikaSerikat dengan nilai hanya sebesar Rp. 10 triliun. Farallon Capital benar-benar kenyang dengan pembelian BCA ini. Bagaimana tidak, dengan uang hanya Rp. 10 triliun mampu membeli BCA yang beraset Rp. 87,99 triliun. Artinya Farallon Capital berhasil mengantongi Rp. 77,99 trilun dari pembelian BCA. Kasarnya rezim menghadiakan uang rakyat sebesar Rp. 77,99 triliun kepada Farallon Capital. Jangan lupa hadiah bebas utang kepada keluarga Salim dengan kerugian negara sebesar Rp. 33 triliun sebagai selisih dari asset keluarga salim.

Cerita dari BCA dan keluarga salim ini cukup menggambarkan bagaimana malapetaka yang ditimbulkan kasus BLBI ini bagi rakyat Indonesia. Cerita dari para obligor BLBI tidak jauh berbeda dengan keluarga Salim, bahkan banyak diantaranya yang kabur tak terlacak ke luar negeri. Cerita ini mungkin akan dibahas di kesempatan lain.

Cengkraman Kapitalisme
Demokrasi yang menjadi pijakan legalitas kontrak politik rakyat dan penguasa tidak berjalas dengan landasan kesejahteraan rakyat, justru terus menampakkan daya rusaknya yang sistemik. Penguasa beserta seluruh perangkatnya yang diharapkan melindungi seluruh tumpah darah rakyat justru menjadi pengisap darah rakyatnya sendiri. Kasus BLBI tak kunjung kelihatan ujung pangkalnya. Janji-janji penuntasan kasus BLBI terus berpindah estafet dari masa rezim satu ke masa rezim lain.

Di tahun 2016 kasus BLBI dan sejumlah kasus korupsi lainnya ternyata menemui limitasinya. KPK santer dikatakan akan menutup buku kasus tersebut, perangkat hukum negara lainnya juga terlihat tak berdaya. Mungkin sebagian dari kita mengira jika rezim dan perangkat hukumnya telah bekerja maksimalsecaramarathon, akhirnya kelelahan menuntaskan kasus tersebut. Mungkin juga sebagian dari kita mulai lelah menunggu keadilan datang lalu akan berkata ikhlas. Jangan sampai itu terjadi, tahan dulu niatan itu untuk mengikhlaskan keculasan para bandit-bandit ekonomi itu. Kejahatan mereka  itu jauh lebih besar dibandingkan kejahatan lain. Tak terhitung korban yang tak terliput media dari kejahatan mereka.

Akibat dari tindak kejahatan para bandit ekonomi tak hanya meninggalkan kerugian negara berupa kehilangan uang rakyat, tapi juga menyisakan utang negara yang didominasi oleh utang swasta yang tak bekesudahan. Dalam jeratan utang ribawi itu nilainya terus berakumulasi yang tentu akan terus membebani keuangan negara. Utang dan mekanisme  tersistem yang mengarahkan pada lubang jebakan utang ini bukan serta merta berasal dari “kejeniusan” pemerintah sendiri, tapi kental keterlibatan lembaga keuangan dunia yaitu IMF dan Bank Dunia.
Dalam penjualan BCA misalnya, pemerintah ternyata mengikuti resep yang didikte oleh IMF. IMF mendikte bahwa BCA harus dijual dalam kurun waktu tertentu, dimana saat itu kondisi ekonomi sedang negatif dengan tidak menentukan nilai minimal harga penjualannya. Dengan perbandingan nilai jual yang jauh lebih kecil dibandingankan asset yang dimiliki BCA, tampak negeri ini berikut seluruh rakyatnya telah dijual habis-habisan kepada asing. Sialnya utang dari masalah BCA dan BLBI tetap menjadi tanggungan negara, yang sekali lagi tak ada kepastian kapan pelunasan utang akan terjadi.

BLBI adalah produk kapitalisme yang selama dua dekade terakhir menjadi kanker bagi negeri ini. Penuntasannya pun menggunakan produk hukum kapitaslime yang dalam pelaksanaan praktisnya justru terus menyediakan celah selamat bagi para bandit dan gembong kapitalisme itu. Jika cara pandang kehidupan bernegara terus menggunakan kacamata kapitalisme, maka yang akan terus terjadi adalah penipuan demi penipuan oleh rezim yang berkuasa dan penjajahan ekonomi politik secara terselubung oleh asing.

Mengakhiri kapitalisme dan produk turunannya seperti demokrasi dan liberalisme menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran dalam benak rakyat harus dibangkitkan agar tidak terus menjadi komoditi bahan bakar bagi kapitalisme. Dua dekade BLBI telah membiakkan masalah yang begitu kompleks, jangan sampai BLBI ikut karam bersama berlalunya tahun 2016. Reformasi politik dan hukum bukan jawaban bagi masalah BLBI.  Perbaikan dan penjagaan kehidupan bernegara yang di dalamnya tediri dari moral penguasa, political will dan kontrol produktif dari rakyat kepada penguasa hanya bisa diwujudkan dalam kacamata Islam. Ini karena komposisi Islam sebagai sistem dan ideologi yang paripurna bagi seluruh aspek kehidupan, yang insya Allah akan dibahas dalam tulisan berbeda.
 
Arief Shidiq P
Aktivis Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wil. Sulselbar 


Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02131073


Pengunjung hari ini : 238

Total pengunjung : 420583

Hits hari ini : 535

Total Hits : 2131073

Pengunjung Online: 3