GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

Terang Benderang, Hukum Tajam Kebawah Tumpul Keatas!

Senin, 13 Februari 2017 - 07:33:36 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Wilayah Jakarta Raya | Dibaca: 227x

Seperti yang diberitakan sebelumnya hari ini mulai 12 februari Ahok Resmi kembali menjadi Gubernur aktif setelah cuti Masa kampanye Pilkada DKI 2017 yang dimulai sejak 28 Oktober resmi berakhir pada 11 Februari 2017.

Melihat tontonan ini tentu sebagian pihak akan merasa geli dan berang, karena Ahok sendiri saat ini sedang menjalani kasus Penodaan agama sebagai terdakwa yang masih bergulir kasusnya. Apabila merujuk ketentuan UU Pemerintahan Daerah pasal 83 ayat 1  yang menegaskan bahwa 

“Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam dakwaan Jaksa, mantan Bupati Belitung Timur itu didakwa menggunakan pasal 156 dan 156a dakwaan alternatif. Maka berdasarkan Pasal 156a ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Sehingga merujuk pasal 83 ayat 1 tersebut maka seharusnya ahok diberhentikan sementara.

Pada pasal ini pula dalam ayat tiga menunjukkan adanya kewajiban hukum dari Presiden untuk memberhentikan Ahok sebagai Kepala Daerah DKI Jakarta. Pasal ini memiliki kekuatan konstitusional untuk dijalankan oleh seluruh lembaga dan aparat hukum terkait sepanjang undang-undang tersebut masih berlaku sebagai hukum positif dan tidak dicabut keberlakukannya oleh Mahkamah Konstitusi.


Realitas Hukum dalam Demokrasi Kapitalisme!

Cristal Clear! Terang benderang! begitulah seharusnya pendekatan dalam menafsirkan pasal tersebut, namun yang terjadi adalah pendekatan kekuasaan dalam menafsirkan pasal dan UU saat ini, padahal beberapa Kepala Daerah sebelum ini yang tersangkut kasus Pidana telah lazim diberhentikan seperti kasus Bupati Bogor, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, dan lain-lain. 

Dengan secara Resmi Ahok menjabat sebagai Gubernur sedangkan sudah diketahui secara luas, Ahok seorang terdakwa dan sedang menjalani proses pengadilan, maka dalam hal ini sangat jelas telah terjadi apa yang biasa dikenal sebagai Diskriminasi Hukum! Presiden seharusnya tidak bisa mengelak lagi, tugas konstitusional dan sumpah jabatan menanti bapak untuk segera berhentikan Ahok! 

Apabila pengabaian hukum terjadi lagi, syahwat kekuasaan dikedepankan, maka sempurnalah ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat, Hukum tajam kebawah tumpul ke atas! Berkali-kali masyarakat dikecewakan dengan realitas hukum dalam Demokrasi Kapitalisme sekuler, dalam penanganan kasus Ahok misalnya, sekalipun sudah didakwa dan menjalani proses pengadilan dalam kasus Penodaan Agama, Ahok belum juga ditahan, padahal yurisprudensi pada kasus sebelum Ahok perihal penodaan Agama, tersangkanya ditahan dan dihukum. 

Inilah buah dari sistem Demokrasi kapitalisme sekuler, hukum yang dihasilkan dari Demokrasi yang mempunyai Aqidah sekulerisme, menjauhkan manusia dari agamanya dalam membuat hukum. Slogan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat kian senyap dan binasa ditampar realitas politik dan Hukum secara de facto. Kepercayaan publik makin terkikis dengan penyelenggaranya yang tidak jarang melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. 

Sistem alternatif mendesak diperlukan untuk kebaikan individu,masyarakat dan Negara. Bila sistem Demokrasi Kapitalisme sekuler makin kesini makin menampakan kebobrokannya, maka sudah selayaknya kembali kepada Sistem Islam, sistem yang berasal dari yang Maha Baik, Maha Adil, dan Maha Bijaksana yakni  Khilafah. Yang diperjuangkan dengan pendekatan Intelektual, progressive dan tanpa kekerasan.

Dan yang juga patut untuk diingat, Dalam ajaran dan Hukum Islam kita tidak akan temui adagium popular dalam realitas Demokrasi “Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas!”. Contoh penegasan Rasulullah, Dari ‘Urwah bin Zubair, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkhutbah dan menyampaikan,

“Amma ba’du: Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian, ketika di antara orang-orang terpandang yang mencuri, mereka dibiarkan (tidak dikenakan hukuman). Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman hadd. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya.” (HR. Bukhari no. 4304 dan Muslim no. 1688).

Demikianlah, Sistem hukum sekuler melahirkan kebinasaan  ketika pada prakteknya lebih sering yang kuat memakan yang lemah dan Diskriminasi hukum dikedepankan. Wallahu a’lam.


Farid Syahbana, S.H.
Divisi Aksi dan Advokasi Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Jakarta Raya



Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
01981535


Pengunjung hari ini : 174

Total pengunjung : 369196

Hits hari ini : 350

Total Hits : 1981535

Pengunjung Online: 2