GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

Lindungi Penista, Bukti Rezim Jokowi Khianati Rakyat dan Mahasiswa

Rabu, 15 Februari 2017 - 17:13:47 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Pusat | Dibaca: 749x

Berbagai kasus menggentayangi sang Gubernur Petahana Ahok, Pada tahun 2012/2013 kasus Transjakarta yang bahkan menyeret nama Presiden Jokowi, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III. Pihak agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek yang sebelumnya mengaku sebagai tim sukses Jokowi juga harus diperiksa. Bahkan, Uchok menyebut dua tersangka itu sebagai “boneka” saja. “Bukan mereka yang mendesain korupsi, malah cuma jadi kambing hitam saja. Kalau Kejagung hanya menetapkan mereka bedua sebagai tersangka, seolah-olah Kejagung bermain mata dan melepas kasus itu,” kata Uchok.

Menyusul selanjutnya, laporan BPK terkait kerugian negera sebesar Rp. 191 Miliar dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh pemprov DKI yang hingga kini masih dalam penyelidikan KPK. Dalam kasus tersebut, Ahok sempat menyemprot BPK yang kemudian tingkah congkaknya ini pun menuai kritik keras dari Pakar Hukum Pidana yang juga Guru Besar Universitas Padjajaran, Prof. Romli Atmasasmita, "Pernyataan-pernyataan gubernur DKI di media terhadap BPK RI merupakan penistaan terhadap lembaga negara karena mereka bertugas atas mandat Undang Undang Dasar dan Undang-Undang," ujar Romli dalam akun twitternya, @romliatma. Atas penistaan yang dilakukan itu, sebut Romli, Ahok dapat dipidanakan. "Penistaan terhadap lembaga negara dapat diancam pidana sesuai KUHP," imbuhnya.

Tak hanya itu, kasus suap reklamasi pun menggentayangi Ahok, Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni mengatakan, saat ini sepertinya KPK sedang menelusuri munculnya Ahok dalam surat dakwaan Ariesman dan Trinanda (bos PT Agung Podomoro Group yang menjadi tersangka kasus suap reklamasi). Dalam dakwaan tersebut, nama Ahok disebut telah mengeluarkan sejumlah izin prinsip serta izin pelaksanaan kepada para pengembang proyek reklamasi di pesisir Ibu Kota. "KPK akan mengikuti aliran bola di persidangan dengan mencari adanya keterlibatan Ahok dalam kasus reklamasi," ungkap Sya'roni.

Mega proyek reklamasi teluk Jakarta memang memunculkan kecurigaan besar, pasalnya di tengah mantan menko maritim Rizal Ramli dengan tegas menghentikan proyek bermasalah tersebut, Rizal Ramli harus rela dicopot dari jabatannya oleh rezim penguasa, di sisi lain Ahok justru membela mati-matian agar proyek bermasalah tersebut dilanjutkan. Bahkan, proyek tersebut kini dilanjutkan oleh menko kemaritiman yang baru yakni Luhut B. Pandjaitan. Keberlanjutan proyek bermasalah tersebut bukan hanya memunculkan kecurigaan namun juga penolakan oleh elemen mahasiswa, BEM Universitas Indonesia (UI) bahkan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Mereka menolak keputusan Menko Luhut Pandjaitan yang ingin melanjutkan proyek reklamasi di teluk Jakarta. Mereka menilai keputusan Luhut tersebut keliru. Sebab, dari hasil kajian mahasiswa UI menyatakan adanya kerusakan lingkungan dan ekosistem pantai. megaproyek ini juga telah menggusur enam kampung nelayan. Ketua BEM UI mengatakan, dengan proyek reklamasi yang masih saja dilanjutkan hanya akan memperparah laju urbanisasi. "Pembangunan Jakarta itu paradoks, pesatnya pembangunan Ibu Kota yang masif tak diikuti daerah lain, reklamasi membuat pusat ekonomi baru selain Jakarta tak tumbuh," ujar Ketua BEM UI Arya Adiansyah di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Dalam tuntutannya, mereka menolak proyek reklamasi teluk Jakarta dan menuntut pemerintah bertindak tegas menghentikan seluruh proyek reklamasi. Mereka juga menuntut pemulihan fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir utara Jakarta oleh pemerintah. beberapa hari sebelum aksi tersebut, ketua umum Gerakan Mahasiswa Pembebasan juga menyatakan dalam diskusinya bersama BEM UI, bahwa proyek reklamasi adalah skandal besar yang ditujukan untuk kepentingan kapital asing.

Serangkaian kasus-kasus yang menggentayangi Ahok sebagaimana disebutkan, tak pernah berhasil tersentuh jeratan hukum. tentu hal ini mengesankan bahwa gubernur petahana tersebut sebagai sosok “untouchable”, hal ini diperkuat oleh Kapolri, Irjen Tito Karnavian dalam aksi 212, Tito menyatakan bahwa Ahok dalam banyak kasus belum pernah ada lembaga yang mampu menjeratnya menjadi tersangka kecuali oleh kepolisian RI dalam kasus penistaan agama, walaupun dalam prosesnya membutuhkan perdebatan panjang dan dorongan kekuatan politik ummat Islam melalui aksi besar – besaran di momen 411 maupun 212.

Setelah menjadi pesakitan alias terdakwa dalam kasus penistaan agama, upaya rezim penguasa mengaktifkan kembali sang gubernur menuai kontroversi lagi. Sebab, dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Berdasarkan UU tersebut banyak pakar diantaranya dua mantan ketua MK yakni Hamdan Zoelva dan Mahfud MD menyatakan bahwa dengan diaktifkannya kembali Ahok sebagai gubernur, sementara masih dalam status terdakwa maka jelas membuat pemerintah melanggar UU. Hal senada disampaikan oleh Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin yang menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dituduh melanggar Undang-undang (UU) karena tidak memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Presiden memang bisa dituduh melanggar UU. Karena UU sudah tegas bahwa kepala daerah yang bisa diancam dengan ancaman pidana dengan batas bawah ancaman 5 tahun sebagai terdakwa harus diberhentikan sementara," ujarnya.

Lebih jauh, pelanggaran UU yang dilakukan oleh pemerintah menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan DPR dapat menggunakan Hak Angket jika Presiden RI tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahya Purnama (BTP) atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Almuzzammil mengatakan seharusnya Presiden tidak diskriminatif dengan memperlakukan kebijakan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan. Hal itu karena pada kasus mantan Gubenur Banten dan mantan Gubernur Sumut yang terkena kasus hukum setelah keluar surat register perkara dari pengadilan, Presiden langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara. Jika kebijakan ini tidak dilakukan, tegas Almuzzammil, maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Kasus ini sudah mendapat perhatian publik yang luas. Publik bertanya-tanya kenapa dalam kasus BTP, Presiden menunda-nunda, tidak segera mengeluarkan surat pemberhentian? padahal cuti kampanyenya berakhir dan masa jabatan PLT Gubernur DKI juga segera berakhir”

Setidaknya, perlindungan rezim terhadap ahok dengan berbagai manuver-nya baik dengan melakukan kriminalisasi terhadap para ulama’, mempolitisir gerakan mahasiswa dengan kegiatan jambore abal – abal, serta upaya menabrak prosedur perundang – undangan yang berlaku. ini semua membuat rakyat semakin sadar bahwa saat ini hukum tak lagi jadi panglima, revolusi mental adalah jargon omong kosong, dan isu kebhinekaan hanyalah menjadi topeng menutupi kemunafikan dan pengkhianatan rezim penguasa yang tengah terjebak dengan sejumlah kasus korupsi serta kontrak kerjasama dengan pihak asing baik dalam mega proyek reklamasi ataupun penggadaian aset – aset negara dan sumber daya alam milik rakyat lainnya semisal yang terjadi dalam kasus tambang emas papua yang hingga saat ini masih di kuasai PT. Freeport ataupun Blok mahakam, Blok Natuna dan Blok Masela serta banyak lagi sumber daya energi Indonesia yang hingga kini dikuasai dan menjadi rebutan korporasi asing.
 
Wajarlah kemudian seluruh elemen rakyat baik dari kalangan ulama’ maupun mahasiswa yang tengah dibungkam suaranya oleh rezim penguasa akan menyatukan kekuatan untuk melakukan perlawanan bersama hingga suara – suara kebenaran itu didengar oleh penguasa. seruan kami adalah revolusi Islam!

Jakarta, 15 Februari 2017.
Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Pembebasan.
 
Ketum PP Gema Pembebasan.
( Ricky Fattamazaya M.S.H., M.H.)
Sekjen PP Gema Pembebasan.
( Gustar M Umam. S.S)


Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02234721


Pengunjung hari ini : 42

Total pengunjung : 442095

Hits hari ini : 183

Total Hits : 2234721

Pengunjung Online: 2