GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

Isu Radikalisme - Terorisme, Bentuk Penjagalan Lawan Politik Rezim

Selasa, 06 Juni 2017 - 23:31:41 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Pusat | Dibaca: 275x
Pengantar
Pemikiran BNPT dan Densus 88 terkait paham radikalisme dan terorisme sangat mudah ditebak. Para pakar kontra terorisme, para ahli sosial politik, dan masyarakat yang melek politik menganggap bahwa penyematan status radikal dan teroris oleh pihak BNPT tidaklah obyektif. Hal ini dapat kita amati dari penanganan dan penindakan kasus terorisme akhir-akhir ini. Penindakan terorisme hanya berkutat pada kelompok yang beraqidah takfiri yang hendak menegakkan ‘Negara Islam’ dengan cara-cara kekerasan. Padahal, masih banyak kelompok di luar sana yang juga pantas mendapatkan gelar itu, namun tidak pernah tersentuh, salah satunya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Organisasi ini dengan bebasnya berkeliaran di luar sana, menembaki aparat hingga terbunuh. Tentu, aksi dan tindakan semacam ini, seharusnya juga tergolong tindakan terorisme. Namun, kita tidak melihat adanya pengusutan lebih lanjut yang dilakukan oleh aparat (mari berprasangka baik, mungkin intel sedang dalam proses pencarian fakta). 

Penanganan seperti ini, jangan sampai melahirkan anggapan negatif dari masyarakat bahwa BNPT dan jajarannya menumpas paham radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia berdasarkan pesanan asing yang hendak memberangus lawan-lawan politiknya. Anggapan lain, BNPT dan jajarannya menumpas paham-paham radikalisme dan aksi terorisme hanya berfokus kepada sebagian golongan saja. BNPT dan jajarannya bagaikan tangan kanan rezim orde baru kala itu, yang menumpas lawan-lawan politiknya, dengan penyematan status ‘ekstrim kanan’ dan ‘ekstrim kiri’. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa rezim ini, BNPT dan jajarannya adalah titisan orde baru abad ini, dimana penyematan status ‘ekstrim kanan-kiri’ diganti istilahnya menjadi ‘teroris’, ‘anti-Pancasila’, ‘anti-NKRI’, dan istilah-istilah lainnya. Selain itu, definisi radikalisme dan terorisme yang juga masih ambigu hingga sekarang, serta penanganan tindakan terorisme yang melanggar HAM, semakin menambah panjang daftar kinerja negatif BNPT dan jajarannya.

Berdasarkan hal itu, maka sesuatu hal yang wajar bila H. R. Muhammad Syafi’i, Anggota Komisi III DPR RI, sekaligus Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Terorisme menyatakan bahwa PPATK harus meningkatkan pengawasan dana asing ke Densus 88 Antiteror dan BNPT. Hal ini dikhawatirkan bahwa penindakan terorisme selama ini hanya dilakukan berdasarkan pesanan pemilik dana tersebut. Analisis yang dilakukan oleh pengamat kontraterorisme sekaligus Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, salah satu alasan terbentuknya BNPT dan Densus 88 merupakan bentuk pengaminan Indonesia dari program War on Terrorism (WoT) yang dicanangkan oleh USA pasca ledakan gedung WTC 2001 silam. Pasalnya, USA membagi dunia secara ekstrim menjadi 2 kubu, kubu bersama USA dan kubu teroris. Pembagian secara ekstrim ini diaminkan oleh banyak Negara termasuk Indonesia. Di sinilah awal mula terbentuknya BNPT dan Densus 88 hingga adanya aliran dana yang dikucurkan baik dari USA maupun dari Australia. 

Muara Opini
Dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) edisi “ISIS Sudah di Kampung Melayu”, BNPT dan jajarannya seakan-akan mengatakan bahwa dalang dibalik aksi-aksi terorisme belakangan ini adalah ideologi radikal-takfiri yang dimiliki oleh ISIS (sebenarnya ISIS telah berganti nama menjadi Islamic State sejak agustus 2014) yang menjadi penyebab terorisme belakangan ini. Dari program itu juga, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa BNPT dan jajarannya hanya memfokuskan penumpasan tindak terorisme kepada kelompok ISIS saja. BNPT dan jajarannya seakan-akan menutup mata dengan aksi-aksi teror yang dilakukan oleh OPM. Menurut saya, kelompok ISIS akan sangat diuntungkan dalam hal ini. ISIS akan merasa bahwa mereka cukup diperhitungkan dalam kancah penindakan terorisme di Indonesia. Mereka akan sesumbar bahwa kesuksesan itu berkat koordinasi yang rapi, meskipun masih tergolong pemboman kecil-kecilan bila dibandingkan dengan aksi-aksi terorisme awal 2000-an yang disebut-sebut melibatkan Jama’ah Islamiyyah. 

Masyarakat juga akan semakin ketakutan dengan kelompok ISIS. Ketakutan masyarakat bukan hanya pada kekhawatiran akan bom yang meledak tiba-tiba dalam situasi dan kondisi yang tidak diduga. Ketakutan masyarakat juga terletak pada apa yang dicita-citakan oleh ISIS, yaitu Khilafah, sebab mayoritas masyarakat kita, sangat suka menggeneralisir sesuatu hal. Masyarakat awam yang tidak paham dengan konsep Khilafah yang sesungguhnya, dan masyarakat yang tidak paham dengan metode shahih menegakkannya, akan mengalami ketakutan dan trauma mendengar istilah Khilafah, atau Daulah Islam, atau Negara Islam. Mereka akan mudah menggeneralisir semua ormas yang bercita-cita menegakkan Khilafah. Sesungguhnya, media berusaha menggiring opini di tengah masyarakat bahwa Khilafah itu adalah cita-cita para teroris, bahwa Khilafah itu sangat menakutkan dan seperti inilah model aktivis yang hendak memperjuangkannya, pembom, penghancur, radikalis, ekstrimis, teroris. Di ujung akhir, media akan menggiring opini bahwa rencana pemerintah untuk membubarkan ormas yang juga mencita-citakan Khilafah sangatlah tepat. You see? Betapa rapinya drama ini.

Contoh nyata, suksesnya media dalam memperburuk citra Khilafah adalah dengan mendengarkan pernyataan langsung dari keluarga korban. Bila Anda menyaksikan program ILC edisi “ISIS Sudah di Kampung Melayu”, maka Anda akan saksikan bagaimana kesimpulan dari salah satu ayah korban. Beliau mengatakan bahwa NKRI sudah final dan meminta para pelaku berhenti mencita-citakan Negara Islam, sampai-sampai meminta mereka untuk bertaubat. Dengan melihat realita ini, maka pihak pertama yang merasa sukses dengan drama ini adalah Pembentuk ISIS! Yap, siapa lagi kalau bukan mereka! Amerika dan sekutunya!
 
Kunci: JASMERAH 
Bila kita mau jujur. Maka, sesungguhnya sejarah telah mengajarkan kasus yang serupa kepada kita. Sejarah telah berbicara beberapa dasawarsa sebelumnya. Bapak Busyro Muqoddas, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, dalam bukunya yang berjudul “Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad”, menyebutkan bahwa ada campur tangan pemerintah dalam kasus Komando Jihad di era 1970 hingga 1980-an itu. Campur tangan yang dimaksud adalah pemerintah melalui intelijennya Ali Moertopo merekrut simpatisan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang kemudian dipropaganda dan dimobilisasi untuk melakukan perlawanan terhadap ancaman Komunis dari Utara (Vietnam). Kemudian, Ali Moertopo mendekati beberapa orang tokoh DI, yaitu H. Ismail Pranoto, H. Danu Muhammad Hassan, Adah Djaelani, dan Warman untuk menggalang kekuatan umat Islam yang memang sangat memendam luka sejarah terhadap komunisme. Setelah ribuan umat Islam termobilisasi di Jawa dan Sumatera, dengan siasat liciknya, Moertopo kemudian menuduh umat Islam akan melakukan tindakan subversif dengan mendirikan Dewan Revolusi Islam melalui sebuah organisasi Komando Jihad. Mereka kemudian digulung dan dicap sebagai ‘ekstrim kanan’.

 
Singkatnya, aparat intelejen akan menggunakan siasat “Pancing dan Jaring”, umat Islam disusupi dan dipancing untuk bertindak ekstrim, setelah itu dijaring untuk diberangus atau dikendalikan. Beberapa peristiwa seperti Komando Jihad, tragedi Haur Koneng, penyerangan Polsek Cicendo, Jamaah Imran, dan Tragedi Pembajakan Pesawat Woyla, tak lepas dari siasat licik sang intel, Ali Moertopo. Bagaimana bila kita terapkan siasat tersebut dengan kasus-kasus pemboman yang terjadi akhir-akhir ini? Adakah kemiripannya? Bila memang terbukti para pelaku merupakan simpatisan atau mungkin anggota ISIS yang mematuhi perintah ‘Amir-nya, maka mereka adalah para korban yang sebelumnya dipropaganda, namun akhirnya tidak mampu dikendalikan lagi oleh aparat, hingga target dan obyek serangan mereka adalah pihak kepolisian. Sama halnya dengan ISIS, yang juga disebut-sebut sempat didanai oleh Amerika, namun pada akhirnya juga tidak terkendali. 
 
Kemiripan-kemiripan tersebut bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, atau sesuatu yang berdiri dengan sendirinya, melainkan memang telah dirancang secara terstruktur dan tersistematis, yang pada ujung akhirnya akan digunakan rezim sebagai opini untuk menjagal lawan-lawan politiknya, menyudutkan pihak-pihak yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya, menangkap para tokoh dan ulama Islam, hingga menguatkan alasan pemerintah untuk membubarkan ormas Islam yang berseberangan kepentingan dengan rezim. Bila memang ini yang hendak diinginkan pemerintah, maka terbukti sudah bahwa rezim sekarang adalah rezim represif! 

 
Nahzim Rahmat
Ketua Divisi Opini dan Propaganda GEMA Pembebasan Bali   



Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02076482


Pengunjung hari ini : 181

Total pengunjung : 404622

Hits hari ini : 453

Total Hits : 2076482

Pengunjung Online: 4