GEMA PEMBEBASAN: Bersatu, bergerak, tegakkan ideologi islam!
Selamat Datang dan salam pembebasan dari kami! Follow us:

Alasan Pembubaran HTI, Kenapa Tidak Dibubarkan Untuk PDIP?

Selasa, 13 Juni 2017 - 10:41:34 WIB
Share:
Oleh: GEMA Pembebasan Pusat | Dibaca: 615x

Menyambung kegaduhan yang ditimbulkan kepada publik atas wacana akan dilakukanya pembubaran terhadap ormas Islam yakni khsusunya Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 16 Mei 2017 pemerintah Jokowi melakukan pertemuan lintas agama. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan organisasi keagamaan yang hadir adalah dari PBNU, Muhammadiyah, MUI, Wali Gereja Indonesia, PGI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Parisada Hindu Dharma, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu. Jokowi dalam rangka menyikapi dinamika kebangasaan dipandang sebagai komitmen akan penjagaan atas kebhinekaan sebagaimana dikatakan Jokowi dalam pidatonya. Penyataan tersebut menjadi bagian dari respon pemerintah terhadap kegaduhan yang terjadi menyoal pembubaran HTI yang menganggap bahwa sebaliknya, HTI dianggap sebagai anti kebhinekaan, anti pancasila dan UUD 1945. Terlebih ruang-ruang aktivitas HTI dinyatakan tidak berlaku dalam pasal 28 mengenai kebebasan berkumpul, pasalnya eksistensi HTI dipandang melanggar konstitusi.

               Jauh daripada itu, terdapat upaya-upaya percepatan dalam pembubaran HTI yang dipandang mesti legal. Kejaksaan agung dan Mendagri Tjahtjo Kumolo satu lingkaran relasi agar dapat menerbitkan peraturan pemerintahan pengganti UU untuk melakukan pembubaran tersebut. Yassona Laoly turut mengatakan bahwa aktivitas HTI tidak sejalan dengan ketuhanan, berbangsa dan bernegara, tidak sejalan dengan ideologi negara (Pancasila). “Kita tidak melakukannya sepihak, dan menginginkan legal secara hukum” tandasnya (Kompas/16/5). Kondisi ini memuat pesan yang menegaskan bahwa tudingan yang dilontarkan sejak Wiranto berpidato akan problem bahwa HTI dipandang tidak memberikan konribusi positif terhadap pembangunan nasional, HTI bertentangan dengan konstitusi dan eksistensinya menimbulkan benturan dimasyarakat adalah bukti daripada narasi pemerintah selama ini menyoal eksistensi makar semenjak keberjalanan Aksi bela Islam dihadapan riuh-riuh panggung politik Pilgub DKI Jakarta beberapa bulan lalu.

               Naif, Ahok yang divonis 2 tahun penjara sehingga menimbulkan riak massa ahoker dalam aksi 1000 lilin membungkam sikap tendensius pemerintah sebagaimana keberjalanan beberapa aksi bela Islam yang tuduhan itu berjatuhan dengan berbagai narasi. Justru yang terjadi adalah upaya pembubaran terhadap kelompok-kelompok yang dianggap turut memengaruhi kekalahan ahok dan membuat kecewa ahoker, Termasuk bagi rezim yang berada dibawah induk yang sama yakni PDIP. Pada titik itulah mengapa pesan Megawati terhadap publik soal himbauan tidak membawa isu SARA telah mengindikasikan bahwa PDIP, Rezim, Ahok berada pada garis lintang yang sama untuk segera diamankan diatas perahu legitimasi bhineka tunggal ika. Posisi HTI dengan seruan penekan atas riuh-riuh politik pada kontes politik Pilgub DKI Jakarta terkena imbas oleh monopoli kutub Megawati ini yang terngiang dalam aksi aktivis GEMA Pembebasan di UI dan beberapa aksi massa membawa isu “Tolak Pemimpin Kafir”.

               Runutan kejadian politik ini hingga berujung pada pembubaran ormas Islam mengharuskan pengelihatan kita tidak semata-mata dibatasi hanya sekedar berada pada aspek kerangka konstitusi negara. Akan tetapi, pandangan terhadap kebijakan tersebut harus dilihat lebih melebar mencakup aspek politis penguasa dalam memperjalankan konstitusi negara. Itulah mengapa kegaduhan sepanjang Pilgub DKI memberikan jawaban akan dimana posisi penguasa (Rezim Jokowi) berada dalam peta politik tata pemerintahan negara saat ini. Sekaligus keberpihakannya kepada PDIP. Walaupun dihadapan publik berdalih hanya sekedar kepada konstitusi semata, tentu pandangan yang luas tersebut akan membuktikan bahwa konstitusi dijadikan alat legitimasi atas tuduhan-tuduhan yang selama ini terus digaungkan kesebrang kutub Kaum Islamis.

               Tindakan memperalat konstitusi oleh Rezim tentu saja merupakan aktivitas monopoli negara! Hal ini harus dilihat bahwa rezim dan Negara memiliki kedudukan berbeda. Rezim adalah tata pemerintah negara; pemerintahan yang berkuasa (KBBI) atau dapat dikatakan berkaitan dengan Subjek Penguasa sedangkan Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; (KBBI) atau perangkat yang melembagakan Penguasa hingga legal. Realitas tersebut tidaklah menunjukan bahwa Rezim Jokowi adalah Negara itu sendiri, namun Rezim Jokowi adalah yang menjalankan konstitusi hingga dipandang legal kebijakannya. Jika demikian adanya, upaya pembubaran terhadap HTI dengan dalih tidak berkontribusi terhadap pembangunan, anti konstitusi dan menyebabkan benturan masyarakat dimana telah dinafikan sendiri oleh konstitusi menunjukan posisi Rezim tengah memainkan kepentingan dalam upaya pembubaran tersebut. Disinilah tepat ketika menarik alasan kepentingan diatas tengah berada diatas lajur politis (Kepentingan Rezim!).  

               Bentuk penafikan tersebut dapat dilihat secara hukum, bahwa HTI merupakan organisasi kemasyarakatan bersifat perkumpulan dan berbadan hukum yang status tersebut dikeluarkan oleh Kemenkumham bukan Kemendagri. Alhasil, keberadaanya berada dibawah wewenang Kemenkumham termasuk dalam soal pembubaran. Namun demikian, upaya pembubaran tidak mudah mengikuti kehendak begitu saja, dikarenakan Indonesia dipandang sebagai Negara Hukum, tentulah hukum mesti berbicara. Dalam UU Ormas pasal 59 telah nyata bahwa HTI tidak melakukan aktivitas sedikitpun yang dianggap sebagai tindakan terlarang seperti membawa isu SARA, Menista Agama, Sparatisme, Kekerasan, Mengadili orang sendiri. Bahkan Kemenag sendiri melihat bahwa HTI dipertentangkan bukan karena dakwah (yang difahami SARA) akan tetapi sikap politik. Jika tidak melanggar tindakan-tindakan pelanggaran layaklah selama ini HTI tidak pernah menerima SP. Namun, dengan argumentasi hukum apa Rezim dengan perangkat aparatur negaranya mengintimidasi melalui pidato Wiranto memberikan pernyataan pembubran HTI? Bahkan Rezim ini mengangkangi Hukum dengan memposisikan diri sebagai aktor nomor wahid dan semena-mena dalam menafsirkan konstitusi ini hingga menuduh bahwa HTI anti-pancasila padahal undang-undang ormas mengatakan yang anti pancasila adalah pengusung atheisme, leninisme dan marxisme! Dikatakan pula HTI anti-kebhinekaan padahal eksistensi HTI adalah bagian dari realitas kemajumukan Indonesia! Bahkan kemajemukan pemikiran-pemikiran yang dibiarkan hidup di Indonesia sebagaimana penguasa mengambil pandangan itu sebagai legitimasi kebhinekaan! Dan dikatakanlah HTI pemicu benturan masyarakat padahal hadirnya HTI membina masyarakat, menyuarakan dakwah, ajaran Islam yang dikatakan tidak bertentangan dengan Pancasila oleh konstitusi sendiri, lantas dimana letak embrio-embrio benturan tersebut?!

               Keambiguan tersebut jelas pada pertemuan dengan pimpinan agama menunjukan bahwa pucuk dari Rezim ini tengah mengkonfirmasi bahwa benar ia berdiri menantang terhadap Islam melalui legalitas moderat: realitas kebhinekaan, pancasila, NKRI dan kebhinekaan! Inilah fakta jelas yang menunjukan bahwa tengah hidup kepentingan busuk rezim ini dalam mendistorsi Realitas Negara untuk menghantam siapa saja yang dipandang secara subjektif mengancam keserakahan penguasa terhadap kekuasaan! Bukti akan kebijakan yang bergantung kepada subjektivitas rezim ini adalah rongrongan minahasa yang mendeklarasikan menjadi negara didalam negara tidak sedikitpun mendapatkan tindakan sebagaimana perlakuan terhadap ormas Islam. Tito mengatakan terhadapnya untuk cukup dengan pendekatan persuasif meski nyata-nyata aksi makar terhadap eksistensi negara! Alhasil, kondisi ini telah mengamini bahwa negara telah dimonopoli oleh kepentingan rezim penguasa yang atas nama legal menjalankan roda pemerintahan.

               Posisi rezim tersebut tentu saja dalam keadaan lepas tanggungjawab terhadap kemestian Negara menjadi wakil aspiratif terhadap kepentingan rakyat. hal ini tertunjukan dengan kebijakan yang tidak adil dalam mengurus kepentingan masyarakat termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat. Inilah posisi labil pemerintah yang memihak angin kuat dari berbagai arah dibanding harus melihat kepentingan rakyat karena telah dilepaskan sejak ia duduk angkuh diatas Negara. Angin kuat tersebut akan menunjukan sifat dan karakteristik rezim ini sehingga menahkodai Negara kearah mana. Fakta tersebut dapat dirunut dari setiap kebijakan Jokowi dalam menjalankan kekuasaan. Misalnya saja ditahun ke-2 Jokowi mengeluarkan paket ekonomi ke-10 yakni membuka 100% investasi asing, kisruh blok masela yang menempatkan kepentingan Inpex dalam mengubah rencana pengembangan dan perpanjangan kontrak hingga 2028, Reshuffle yang menopang neoliberalisme, kebiasaan berhutang menjadi jalan yang ditempuh demi mengisi kekuarangan APBN beserta rayuan tax amnesty kepada kapitalis turut dijaring dengan ‘santun’ dan berbagai megaproyek ekonomi khususnya upaya chinaisasi Indonesia. Runutan ini telah memastikan kelabilan pemerintah tunduk dan patuh terhadap angin kuat korporasi terutama asing china. Jika demikian adanya, tentu saja eksistensi komplotan pemodal korporasi, PDIP, Rezim dan Ahok adalah satu busur komando dalam menentang kutub Islamis yang selama ini dituding makar dan anti konstitusi.

               Realitas keberjalanan pemerintahan begitu neolib ini yang diiringi dengan berbagai tudingan terhadap Umat Islam dan gerakannya mengarakan kepada dua implikasi; (1) Rezim telah diperbekal sejak dari pada partai pengusungnya, PDIP dimana telah gagal mengagregasi kepentingan-kepentingan rakyat! (2) Rezim menyusupkan pemikiran-pemikiran liberal dan pro-kapitalis cina kedalam tubuh Negara. (3) Rezim berupaya merongrong sistem Negara, bahkan jauh daripada itu PDIP mendorong tindakan lebih radikal terhadap negara yakni dilakukannya amandemen ke 5 untuk mengaktifkan GBHN dimana artinya pembangunan pro-kapitalis memiliki masa lengang yang begitu berkepanjangan. Ketiga hal ini telah memberikan simpulan utama bahwa Rezim telah melakukan abush of power! Penyalahgunaan wewenang sebagai pemilik otoritas yang gemar menabrak konstitusi dan layaklah dikatakan anti konstitusi (anti terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan dan NKRI)! Dalam konteks ini, Perppu yang hendak dikeluarkan dalam upaya membubarkan ormas Islam adalah bukti pelanggaran konstitusi dan mewujudkan rezim ini otoriter. Hak mengeluarkan pendapat, berkumpul telah diberangus oleh Rezim otoriter ini!

               Padahal disaat yang sama, apa yang menjadi Objek intimidasi dari rezim radikal, represif dan otoriter ini adalah objek sadar yang hidup menjadi bagian daripada gagasan-gagasan masyarakat bukan kepentingan subjektif ormas itu sendiri. Hal ini tertunjukan dengan aktivitas-aktivitas dakwah sebagai bagian daripada artikulasi identitas umum masyarakat Indonesia yakni Islam. Pada titik ini, posisi Kelompok dakwah ini telah menempatkan diri sebagai aktor utama pengagregasi mutlak dalam menyerap keinginan masyarakat yakni dengan sumbu Islam sebagai keterwakilan dan internalisasi dalam menentukan arah masyarakat. Hal ini pula yang menunjukan bahwa kelompok masyarakat dengan visi Islamnya telah mengakar kuat mewakili rakyat seutuhnya. Akhirnya, merekalah yang tengah dalam upaya memberikan kesatuan dan persatuan yang kokoh, bukan memicu perpecahan dan konflik sosial.

               Namun apa daya, kelompok masyarakat hanyalah bagian dari masyarakat yang tidak memiliki otoritas mengatur sehingga menerapkan pengaturan dibandingkan Rezim yang telah menyusup kedalam Negara. Dengan dua posisi yang berbeda tersebut, tentu saja tudingan merongrong NKRI, membuat benturan masyarakat sehingga merusak kebhinekaan dan lain sebagainya tidak dapat dibenarkan secara rasional. Faktanya, kelompok dakwah ini tidak belum masuk kedalam tubuh pengorganisasian kekuasaan Negara itu dibandingkan Rezim, PDIP selaku partai dan komplotan korporasi yang telah mengendalikan Negara, mengubah haluan Negara! Jika demikian siapa yang mengancam terhadap ancaman yang mana?! Jelas, disinilah kutub yang mengklaim paling pancasilais, paling bhinneka, paling adil dalam lajur Negara adalah aktor nomor wahid sebagai biang makar, biang radikal, biang perusak NKRI, Pancasila dan UUD 1945! Bahkan mengotak-atik sendiri –menstigmakan sendiri- secara sepihak terhadap identitas-identitas Islam dan Umat Islam itu sendiri. Pada titik inilah terbukti bahwa Rezim Jokowi adalah Rezim Radikal, Rezim Anti Islam ! dan sepatutnya yang dibubarkan bukanlah ormas-ormas Islam tapi PDIP itu sendiri bubarkan saja!

Oleh : Indra Lesmana
Aktivis GEMA Pembebasan PW JABAR


Komentar: 0

P E R H A T I A N : Komentar yang mengandung spam atau promosi produk akan dihapus!
Isi Komentar :

Nama :
Website : Tanpa http://
Email :
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)

 

Login User
Username :
Password :

Komentar Terakhir
Fb Fans Page


Kontak YM
  • iman_1924

  • Fahmi

  • Falsa M

  • Dimas G Randa

Chat Box


Nama :
Pesan


Jajak Pendapat
Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.
Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.
Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.
Abstain.

Lihat Hasil Poling



Statistik Kunjungan
02131086


Pengunjung hari ini : 240

Total pengunjung : 420585

Hits hari ini : 548

Total Hits : 2131086

Pengunjung Online: 6